Siang Ini Ratusan Pejabat Pemprov NTB Dimutasi

Ilustrasi (kicknews)

 

kicknews.today Mataram – Siang ini, Selasa (3/1), reposisi atau mutasi ratusan pejabat lingkup Provinsi dipastikan akan terlaksana setelah sebelumnya terjadi penundaan dari jadwal awal, pada Jumat (30/12) lalu. Penundaan disebut akibat adanya permintaan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi untuk mengkaji ulang singkronisasi data menghindari kesalahan penempatan pejabat berdasarkan Eselon.

“Insya Allah bila tidak ada halangan pelantikan dan pengukuhan pejabat Pemprov berdasar OPD baru akan berlangsung pukul 13.00 Wita,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, H Yusron Hadi, Senin (3/01).

Jumlah pejabat yang akan dikukuhkan dan direposisi akibat pengisian OPD baru itu, adalah lebih dari 900 orang. Rinciannya, 48 eselon II, 276 eselon III dan 600 eselon IV. Namun, bagi pejabat eselon II diprediksikan akan aman alias relatif tidak akan ada kaitan dengan OPD baru. Jikapun ada yang mengalami perubahan, hanya sebatas reposisi saja.

“Kita sudah rapat di internal Baperjakat dan kita sepakati waktu pelaksanaan mutasi diundur hingga awal Januari tahun 2017,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Dr. H. Abdul Hakim, Jumat (30/12).

Sekretaris Baperjakat NTB itu mengatakan, dalam rapat marathon yang berlangsung dari Kamis (29/12) sore hingga malam. Ternyata data nama pejabat beserta golongannya masih belum dimutakhirkan. Sehingga, rapat pun memutuskan untuk melakukan penundaan mutasi.

“Prinsipnya, data lama perlu dimutakhirkan kembali. Karena banyak yang harus dipertimbangkan. Karena terlalu banyak, 900 lebih pejabat ini. Supaya betul-betul penempatannya yang akurat karena perubahan OPD baru itu,” tegas Abdul Hakim.

Baperjakat memastikan tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pengisian OPD di lingkup Pemprov, untuk mengeleminir kesalahan sekecil apapun dalam penempatan pejabat.

“Yang jelas, sekecil apapun itu wajib kita hindari, kita maksimalkan penempatannya, akan lebih baik dan akurat. Sehingga direncanakan mutasi itu (pengisian OPD, Red) awal Januari 2017,” ujar Hakim. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat