in ,

Hari Ini Adalah Mutasi Jabatan Terbesar Sepanjang Sejarah Pemprov NTB

Suasana saat pengumuman mutasi jabatan di Pemprov NTB
Suasana saat pengumuman mutasi jabatan di Pemprov NTB

kicknews.today Mataram – Mutasi, perombakan atau rotasi jabatan merupakan hal yang biasa berlaku di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pada Selasa 3 Januari 2017 ini, merupakan mutasi terbesar sepanjang sejarah Pemerintahan di NTB. Bagaimana tidak, sebanyak 1.107 orang masuk dalam daftarnya.

Mulai dari Eselon II, III dan IV masuk daftar perpindahan posisi dan jabatan. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan tentang perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pejabat Eselon II yang terkena rotasi yakni, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Hj Putu Selly Handayani, kini menjabat Kepala Dinas Perdagangan. Asisten II Setda NTB, HL Gita Ariyadi kini jabat, Kepala BKPMPT. Hj. Budi Septiana yang sebelumnya menjabat Kadis Perindustrian dan Perdagangan, kini menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat H. Muh Suruji. Dinas Pariwisata dipimpin HL Moh Faozal. Hj Husnanidiaty Nurdin, menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olaharaga yang sebelumnya adalah Kadis Kehutanan.

Kepala Biro Organisasi sebelumnya dijabat Tribudi Prayitna, kini menjabat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Chairul Maksul yang sebelumnya memimpin BKPM-PT, kini menggantikan jabatan HL Gita Ariyadi sebagai Asisten bidang perekonomian. H Abdul Hakim yang sebelumnya bertugas sebagai kepala BKD kini menjabat Kepala Badan Diklat saja dan BKD dijabat oleh Fathurrahman.

“Saya lupa jumlahnya karena banyak sekali yang dapat penyegaran jabatan, ” ungkap Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, saat jam istirahat sholat Ashar di Lapangan Bumi Gora Selasa (3/12).

Dikatakannya, mutasi atau rotasi jabatan, merupakan hal biasa ditubuh ASN dan itu pasti terjadi. Dan mutasi yang dilakukan itu sudah sesuai mekanisme serta pedoman yang berlaku.

“Sumpah jabatan ASN, siap ditempatkan dimana saja, kalau ada yang merasa puas dan tidak sudah biasa,” katanya.

Amin mengaku, tidak mungkin seorang pejabat Eselon II, III dan IV terus memegang jabatan itu di satu tempat saja. Selama memenuhi persyaratan, tentu butuh penyegaran. Disamping itu juga, untuk peningkatan kinerja ASN harus ada promosi jabatan sekaligus sebagai kebutuhan organisasi.

Disinggung terkait adanya beberapa SKPD yang pimpinannya masih kosong, seperti pada Biro Administrasi Pemerintahan dan Dinas Kehutanan. Menurut Amin akan ada mekanisme lanjutan, sehingga akan terisi belakangan. Akan dilakukan assesment.

“Yang masih lowong jelas ada Plt dulu sembari nunggu proses,” pungkasnya. (prm)