Sopir Bemo Kuning Minta Operasional Bus Trans Mataram Dihentikan

Bemo Kuning dan BRT

 

kicknews.today Mataram, – Lebih dari 100 orang sopir angkutan kota (Bemo Kuning) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berunjuk rasa ke Kantor Dinas Perhubungan setempat menuntut agar operasional bus rapid transit (BRT) dihentikan.

“Kami meminta operasional BRT disetop, karena itu merugikan kami sebagai sopir angkutan kota (angkot),” kata H Supardan selaku koordinator unjuk rasa di Mataram, Selasa (3/1).

Menurut Supardan, sejak BRT beroperasional pendapatan mereka turun drastis, hingga di bawah 50 persen dari pendapatan minimal per hari Rp100 ribu.

Sebelum BRT beroperasional, lanjutnya, dalam sehari sopir angkot minimal mendapat Rp100 ribu, itupun dibagi tiga, pertama untuk pemilik angkot, kedua untuk bensin dan bagian ketiga barulah untuk sopir angkot.

“Tapi setelah BRT beroperasional, untuk mendapat jatah sopir saja sulit apalagi untuk bensin kadang kami memotong bagian dari pemilik angkot agar bisa menutupi dua bagian lainnya,” katanya menjelasakan.

Terkait dengan itu, Supardan bersama sopir-sopir angkot lainnya meminta pemerintah menghentikan operasional BRT yang dinilai merugikan mereka.

Apalagi, BRT ini menaikan penumpang disembarang tempat tidak pada halte, sehingga hal itu juga dianggap merugikan sopir angkot yang tidak kebagian penumpang.

“Kami luntanglantung mencari penumpang, sementara BRT seenaknya berhenti di sana sini. Jika kami tidak dapat penumpang lalu anak, istri kami mau makan apa,” ujarnya.

Sementara, kata Supardan menambahkan, kewajiban dari pemilik angkot sama yakni tetap membayar pajak, asuransi Jasa Raharja dan membayar trayek.

Aksi unjuk rasa lebih dari 100 sopir angkot tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan H Khalid bersama jajarannya dan dijaga ketet oleh aparat kepolisian.

Dalam kesempatan itu, Khalid mengatakan bahwa operasional BTR telah sesuai dengan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan ditindaklanjuti oleh Perwal Kota Mataram.

“Dengan demikian, operasional BRT tidak bisa serta merta dihentikan, dan BRT merupakan batuan dari Kementerian Perhubungan,” katanya.

Operasional BRT juga telah diatur, mereka memiliki trayek hanya pada koridor yang telah ditetapkan dan hanya boleh menaikkan dan menurunkan penumpang pada halte dan rambu setop bus yang sudah ada.

“Jadi kalau BRT menaikan atau menurunkan penumpang bukan pada tempatnya, itu dianggap melanggar aturan,” katanya.

Untuk menindaklanjuti tuntutan para sopir angkot tersebut, Khalid akan menggelar pertemuan secara khusus bersama Organda Kota Mataram dan perwakilan sopir angkot dan akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Setelah mendapatkan jawaban dari jajaran Dishub Kota Mataram, sopir angkot kemudian membubarkan diri dengan tertib dan kembali beraktivitas. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat