​Ini Instruksi Wapres Saat Datang Melihat Kondisi Pasca Banjir Bima

Wapres RI Jusuf Kalla saat tiba di Bima rabu pagi

kicknews.today Bima – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengunjugi Bima guna meninjau langsung korban banjir bandang yang terjadi baru-baru ini. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut disambut langsung oleh Gubernur NTB. TGH, M. Zainul Majdi, serta Wali Kota dan Bupati Bima. Wapres tiba di bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Rabu (28/12) pukul 10.15 Wita yang kemudian langsung menuju kantor Wali Kota Bima.

‘’Ada beberapa faktor penyebab banjir, yakni Hutan yang telah gundul di daerah hulu yaitu di Kecamatan Wawo dan Kecamatan Wera Kabupaten Bima, diperburuk oleh kondisi daerah aliran sungai di wilayah Kota Bima yang semakin sempit dan dangkal,” ujar Wali Kota Bima, M. Qurais H. Abidin, dalam pemaparannya kepada Wapres.

Meskipun saat ini tindakan penanganan difokuskan pada pembersihan lingkungan, hal ini agar tidak meninggalkan trauma dan memudahkan masyarakat untuk beraktifitas secara normal. Pembersihan fasilitas umum dilaksanakan oleh TNI, Kepolisian, aparatur pemerintah daerah serta sejumlah organisasi relawan. 

‘’Sementara pembersihan rumah warga dilaksanakan oleh masing-masing pemilik rumah. oleh kondisi geografis Kota Bima yang dikelilingi perbukitan juga menjadikan kawasan ini sangat berisiko banjir. Pada saat kejadian banjir, curah hujan sangat ekstrim yaitu 101-129 mili per hari, sedangkan rata-rata normal adalah 15 mili per hari,” jelasnya.

Sementara itu, Jusuf Kalla memberikan penenkanan pada beberapa poin, diantaranya pembersihan harus segera dilakukan, setelah massa tanggap pemerintah dan TNI maupun Polri harus melakukan penghijauan, penataan ruang harus ditertibkan, Pemda setempat mesti cepat merelokasi warga yang tinggal di sekitar sungai, hingga normalisasi sungai dan penataan drainase.

‘’Kegiatan pembersihan harus cepat diselesaikan dengan menggerakkan seluruh warga untuk membersihkan lingkungan permukiman masing-masing. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pembersihan, maka biaya yang dibutuhkan juga akan semakin besar karena berbagai masalah ikut timbul karena penumpukan dan pembusukan sampah,” jelasnya.

‘’Setelah masa tanggap darurat dan masa pemulihan selesai, Pemerintah bersama TNI dan POLRI harus menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan penghijauan pada kawasan hulu. Bibitnya bisa disediakan oleh Kementerian Kehutanan. Selain itu, penataan ruang harus ditertibkan, terutama penegakan aturan bahwa di kawasan bantaran sungai tidak boleh dijadikan area permukiman,” sambungnya.

‘’Pemerintah Daerah harus secepatnya merelokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. Begitu pula normalisasi sungai dan penataan drainase harus menjadi agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah kedepan,” katanya.

Dalam hal ini, Walikota diminta menyusun Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan saluran drainase di depan rumah masing-masing.

‘’Untuk jangka panjang, Pemerintah Daerah harus mulai mengedukasi masyarakat untuk mengubah mindset bahwa sungai sebagai bagian belakang rumah dan seringkali berkonotasi sebagai tempat pembuangan,” pungkasnya.(iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat