BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Indonesia Siap-Siap Sambut Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh

Presiden Joko Widodo

 

kicknews.today Jakarta, – Presiden Joko Widodo tampak serius berupaya mewujudkan reformasi birokrasi menyeluruh di Indonesia sejak awal kepemimpinannya.

Sejalan dengan salah satu program Nawa Cita yang diusungnya, yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Jokowi memulai pembenahan birokrasi melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Di awal pemerintahan Kabinet Kerja, Jokowi menugaskan politisi Hanura Yuddy Chrisnandi menjabat Menteri PANRB, dan menginstruksikan yang bersangkutan mendorong terciptanya revolusi mental di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Kualitas dan kinerja aparatur sipil negara menjadi hal fundamental dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Sebuah sistem pemerintahan yang baik belum tentu mampu diterapkan tanpa adanya sumber daya manusia berkualitas.

Berbekal instruksi itu, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kemudian meminta seluruh ASN agar tidak lagi bertingkah laku layaknya seorang priyayi. Menurut Yuddy, ASN harus mampu menjadi pelayan bagi masyarakat.

Seiring dengan itu, Yuddy juga berusaha mendorong terciptanya efektivitas belanja pegawai pemerintah dengan melakukan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Yuddy, jumlah PNS yang mencapai 4,5 juta jiwa saat ini terlampau banyak. Menteri Yuddy beranggapan jumlahnya dapat dikurangi hingga 1.000.000 melalui rasionalisasi.

Melalui rasionalisasi ini, pemerintah memetakan jumlah PNS di seluruh Indonesia dan mencari mana saja PNS yang tidak produktif dan segera dipensiunkan. Muaranya anggaran belanja pegawai pemerintah akan tepat sasaran, tidak membengkak tanpa hasil yang jelas.

Masalah penghematan anggaran memang menjadi salah satu target reformasi birokrasi pemerintahan Jokowi. Anggaran yang berhasil dihemat akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur.

Guna menghemat anggaran, Kementerian PANRB juga merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan sejumlah lembaga nonstruktural yang memiliki tumpang tindih kewenangan.

Rekomendasi itu dengan cepat ditindaklanjuti Presiden dengan membubarkan sembilan LNS yang ditaksir mampu memberikan penghematan kepada negara sebesar Rp25 miliar.

Sembilan LNS yang dibubarkan, yakni Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di P Batam, P Bintan dan P Karimun.

Selain itu, Lembaga Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Hingga saat ini pemerintah masih terus memetakan LNS lain yang memiliki tumpang tindih kewenangan, untuk selanjutnya segera dibubarkan.

Lebih jauh, pemerintah melalui Kementerian PANRB juga mewajibkan seluruh instansi pemerintahan menciptakan inovasi pelayanan publik melalui gerakan satu instansi-satu inovasi.

Gerakan satu instansi-satu inovasi ini mampu menghasilkan ratusan inovasi baru yang akhirnya disayembarakan oleh Kementerian PANRB untuk diberikan apresiasi.

Pergantian Menteri Seiring berjalannya waktu, pada pertengahan tahun 2016, di tengah terasanya kerja keras pemerintah membenahi birokrasi, Presiden Jokowi memutuskan mengganti Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dengan politisi Partai Amanat Nasional Asman Abnur.

Pergantian menteri tidak mengendurkan semangat pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Tanah Air.

Setelah menerima tongkat estafet, Menteri Asman tampak cekatan meneruskan berbagai kebijakan pendahulunya.

Menteri Asman terus mendorong terciptanya revolusi mental di kalangan ASN, dengan fokus pada pembenahan pelayanan publik.

Sebagai seorang pengusaha Asman pernah merasakan sulitnya birokrasi pelayanan publik di Tanah Air. Dengan pengalaman tersebut Asman bersikeras, sektor pelayanan publik harus betul-betul diperbaiki.

Asman menegaskan pelayanan publik di instansi pemerintah tidak boleh kalah dengan perusahaan swasta. Asman menginginkan pelayanan perizinan dan proses pembuatan dokumen dilakukan secara cepat, sistematis dan efisien sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Asman menekankan sebelumnya masyarakat malas mengurus dokumen di kantor instansi pemerintah karena stigma negatif pelayanan bertele-tele dan aparatur yang tidak ramah.

Akibatnya muncul oknum dalam instansi yang menawarkan jasa pengurusan dokumen dengan imbalan, sebagai jalan pintas pengurusan dokumen.

Kini stigma negatif itu perlahan hilang di tangan Asman.

Terlebih setelah terbukanya kasus operasi tangkap tangan terhadap oknum pegawai di salah satu kementerian yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang memicu kekesalan Presiden Jokowi.

Karena kasus ini, Asman langsung bertindak menggenjot implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien serta terbebas dari calo dan pungutan liar.

Harapannya dengan sistem pemerintahan elektronik, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan hanya untuk memperoleh pelayanan tertentu, melainkan bisa mengaksesnya melalui internet.

Dengan demikian, dapat menghapuskan praktik calo dan pungutan liar.

Sebagai tahap awal dia menargetkan pada tahun 2017 seluruh instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah, sudah menggunakan sistem penganggaran elektronik.

Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik telah dilakukan institusi Polri. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada tiga inovasi yang dilakikan Polri yaitu e-samsat, e-tilang dan SIM online.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian optimistis tiga inovasi Polri berbasis elektronik yang dilakukan Korlantas Polri bisa mengikis budaya koruptif di tubuh kepolisian.

Menurut Tito, inovasi yang seluruhnya menggunakan sistem teknologi informasi (TI) dapat mengurangi proses tatap muka, sehingga peluang terjadinya pungli dapat dihilangkan.

Menteri Asman menilai apa yang dilakukan Polri dapat memberikan kemudahan pengurusan, baik SIM, STNK maupun sanksi tilang kepada masyarakat. Selain dari itu, hal tersebut turut membangun transparansi dan akuntabilitas pelayanan yang dilakukan oleh Polri.

Menteri Asman mengimbau agar seluruh polsek, polres, dan polda yang ada di Indonesia dapat meniru langkah yang dijalankan Korlantas Polri terkait pelayanan publik.

Lintas instansi Upaya pemerintah mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh tidak hanya dibebankan kepada Kementerian PANRB. Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah turut berjibaku memperbaiki sistem pemerintahan melalui kewenangannya masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri misalnya, mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mereformasi keberadaannya sebagai sebuah institut kaderisasi revolusi mental, sesuai amanat Presiden.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seluruh Praja IPDN harus mampu menjadi motor revolusi mental jika telah lulus.

Tjahjo berulang kali melakukan kunjungan ke IPDN Jatinangor guna memberikan arahan kepada seluruh Praja yang ada di sana.

Di sisi lain, upaya mereformasi birokrasi di Tanah Air juga dilakukan sejumlah kepala daerah dengan menciptakan sejumlah inovasi di daerahnya masing-masing.

Langkah-langkah mewujudkan reformasi birokrasi yang masif dilakukan sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan membawa perubahan positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada gilirannya upaya-upaya ini akan mengembalikan kewibawaan pemerintahan dan kepercayaan publik. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi Kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Selama Digunakan Presiden Jokowi Ternyata Mobil RI 1 Sudah Empat Kali Mogok

  Jakarta – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut mobil dinas RI-1 sudah empat kali mogok ...