BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Lalu… Kini Bagaimana Status PNS dr. Mawardi ???

dr. Mawardi

kicknews.today Mataram – Status dr. Mawardi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai saat ini masih belum berubah. Meski Ia telah menghilang tanpa jejak setelah meninggalkan rumah dinasnya, pada tanggal 23 Maret 2016 lalu.

Tanggal 7 September lalu, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) NTB, yang dinahkodai Ir H Abdul Hakim. Sempat memeroses SK pemberhentian dr. Mawardi sebagai abdi dalam Pemerintah Provinsi NTB tersebut.

Kepada kicknews.today, Abdul Hakim menyampaikan, perihal proses status kepegawaian dr. Mawardi, menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS. Dimana dalam pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan, PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 sejak dinyatakan hilang.

Sedangkan ayat 2 menyatakan, bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebagai PNS dengan hak gaji dan hak kepegawaian, jika sebelum satu tahun ditemukan masih hidup.

“Pak mawardi bulan Maret 2017 baru genap satu tahun menghilang. Artinya, belum bisa diproses pemberhentian kalau belum setahun,” ungkapnya, Senin (12/12), via pesan melalui aplikasi Whats App.

Mantan Asisten I Setda NTB itu menepis keras anggapan bahwa pihaknya tidak menjalankan aturan yang berlaku.

“Kalau dilakukan sebelum satu tahun berarti kita melanggar aturan, mohon jangan diartikan TIDAK,” tegasnya.

Dia mengaku, sebelumnya, dr. Mawardi sempat direncanakan akan diberhentikan dari statusnya sebagai PNS setelah 3 bulan menghilang atau meninggalkan tugas tanpa keterangan. Hal itu berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahkan, dalam PP tersebut pada Bab III tentang hukuman disiplin, terutama bagian ketiga yang mengatur pelanggaran dan jenis hukuman pada pasal 10 disebutkan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Mengingat dr. Mawardi tidak masuknya karena hilang, BKD kemudian akan memproses pemberhentian dr. Mawardi sebagai PNS apabila telah 6 bulan menghilang. Dasar hukum yang digunakan yaitu PP Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

“Memang sempat kita pikir 6 bulan bilang bisa diberhentikan, namun mengacu pada PP, harus ditunggu,” kilahnya.

Hakim menambahkan, saat ini kepergian dr. Mawardi sudah lebih dari 6 bulan meninggalkan kewajiban. Namun BKD juga mengaku telah menemukan aturan yang lain sehingga tidak bisa memproses pemberhentian tersebut.

“Harus setahun dia hilang baru kita berhentikan dan statusnya dianggap telah meninggal dunia kalau sudah setahun,” terangnya.

Ditegaskan lagi, payung hukum yang mengatur itu sama, yaitu PP 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dijelaskan Hakim, pada Bab II tentang pemberhentian khususnya bagian ketujuh, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang.

Berdasarkan aturan tersebut, maka saat ini status PNS dr. Mawardi masih aman dan tidak akan ada proses pemberhentian. BKD mengambil keputusan berdasarkan aturan tentang pemberhentian PNS.

“Jadi nanti setelah setahun baru kita berhentikan,” cetusnya.

Hakim juga menyebutkan, status dr. Mawardi saat ini bukanlah pejabat yang memegang Jabatan Tinggi Pratama (JPT) atau eselon II. Ia hanya PNS biasa yang sudah diberhentikan sebagai Dirut RSUD Provinsi NTB, sehingga secara otomatis semua tunjangannya sudah tidak diberikan lagi.

Begitu juga dengan gaji yang menjadi hak dr. Mawardi selaku PNS. Daerah sudah tidak lagi mengeluarkan gajinya.

“Gajinya kita tahan kok, jadi gak kita berikan,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Ratusan Desa di NTB Belum Bisa Pertanggungjawabkan Dana Desa

  Mataram – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Barat menyatakan sebanyak 156 dari ...