BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Begini Cara Berantas Pelaku Pidana Penjualan Manusia

Ilustrasi Human Trafficking (net)

kicknews.today Lombok Barat – Praktik perdagangan orang yang terjadi pada warga Indonesia di luar negeri, juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada warga asal NTB. Hal ini menjadi catatan miris yang terus terjadi hingga kini.

Staf ahli manajemen Kementerian Luar Negeri yang juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Yaman, Wajid Fauzi, memaparkan. Pencegahan dan pemberantasan kasus perdagangan WNI di luar negeri sejatinya tak bisa dilakukan Kemenlu sendiri. Keterlibatan instansi dan lembaga lain juga diperlukan dalam menumpas kejahatan kemanusiaan ini.

“Sebenarnya lemahnya ditingkat koordinasi, andai saja itu bisa, semua yang sulit bisa berjalan dengan baik. Ini bukan hanya masalah Kemenlu, tapi warga Indonesia,” ungkapnya saat pelatihan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kila Lombok Barat, Kamis (8/12).

Ia menegaskan, Kemenlu berkomitmen penuh dalam memberikan perlindungan WNI di luar negeri, meski ia tak menampik banyak masalah yang melanda anak-anak bangsa di luar sana.

Dua bulan lalu, ia mengaku bertemu Mantan Menlu Marty Natalegawa di Damaskus, Suriah. Kepada dia, Marty mengatakan, titik kunci dari persoalan WNI luar negeri terletak di dua negara yakni Malaysia dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut merupakan lokasi terbesar tujuan pengiriman tenaga kerja asal Indonesia.

Atase KBRI di Riyadh, Arab Saudi, Muhibbudin Thaib, mengatakan, sejak moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi ditetapkan, banyak oknum tak bertanggung jawab yang menyiasatinya dengan mengirim TKI ke Bahrain sebagai tempat transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.

Menurutnya, pemerintah Arab Saudi pun telah melakukan tindakan tegas kepada pekerja asing yang tidak melalui jalur resmi. Namun, ia katakan, hal tersebut juga perlu didukung upaya dari negara asal untuk membendung keberangkatan para TKI yang tidak menempuh jalur resmi.

“Seperti ngepel di rumah, kalau keran airnya dihidupin terus, ya enggak akan selesai-selesai. Jadi harus negara asal, negara transit, dan negara tujuan bersama-sama bekerja untuk memberantas TPPO dan menangkap pelaku,” paparnya.

Bendahara Serikat Buruh Migran Indonesia (BSMI) Erna Murniaty memprediksi tingkat perdagangan orang yang melibatkan WNI di luar negeri terus jumlahnya naik setiap tahunnya. Pada 2014 saja, berdasarkan laporan yang masuk ke BSMI ada 370 kasus yang terjadi pada WNI. Dari ratusan kasus tersebut, 70 persennya merupakan TPPO yang paling banyak terjadi di Arab Saudi dan Malaysia.

Ia juga menceritakan pengalaman kelamnya saat masih menjadi buruh migran di Hong Kong dari tahun 1990 hingga 2000. Dia mengaku menjadi korban TTPO, dimana dokumen dan paspor miliknya ditahan majikan. Belum lagi upah yang ia dapat pun jauh dari yang seharusnya ia terima.

“Yang kontrak pertama, saya cuma digaji 1.000 Dolar AS dari yang seharusnya saya terima sebesar 2.800 Dolar AS , itu pun enggak dapat libur selama dua tahun,” ucap Sri.

Kasubdit Ilpengtek Lemhanas Kombes Pol Sri Suari mengungkapkan, semakin maju peradaban, semakin sulit juga modus TPPO diketahui. Oleh karenanya, pemerintah di negara asal dan pemerintah di negara tujuan harus berkoordinasi untuk memutus rantai dari kejahatan yang sangat keji ini.

Pemerintah Indonesia, ia katakan, memiliki keterbatasan untuk menindak pelaku di luar negeri. Namun, pemerintah bisa melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku atau oknum yang memberangkatkan WNI ke luar negeri untuk diperjual belikan.

Ia mengimbau, masyarakat dan media juga ikut memantau dan mengawal sejumlah kasus TTPO. Menurutnya, peran media dan masyarakat menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi terjadinya hal ini di kemudian hari.

“Coba lihat, ada pelaku yang korbannya banyak, tapi vonisnya hanya dua tahun, apakah ini adil,” katanya.

Ia mengkritisi masih mudahnya masyarakat tergiur dengan janji-janji indah yang ditawarkan oknum, seperti akan digaji puluhan juta rupiah setiap bulan. Sri menyebutkan, masyarakat perlu kritis terhadap janji-janji palsu yang pada akhirnya justru akan membawa mereka ke dalam pusaran masalah. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Bupati Lombok Utara Laporkan Dugaan “Human Trafficking” TKW Sri Rabitah ke Polda NTB

  Mataram – Babak baru kasus yang menimpa TKI asal Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sri ...