BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

DPRD Nilai Jika Aset NTB Dikelola Maksimal, Uang Untuk Bangun Daerah Bisa Banyak

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi
Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi

kicknews.today Mataram – Pemerintah Provinsi NTB memiliki banyak aset. Nilainya sudah mencapai triliunan rupiah. Akan tetapi kepemilikan aset tersebut dinilai belum mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di Hari Ulang Tahun (HUT) NTB di akhir tahun 2016, disebut sangat baik untuk dijadikan momentum evaluasi tata kelola aset Pemerintah Provinsi NTB.

“Sangat disayangkan, aset nilai triliunan rupiah, namun hanya bisa mendatangkan uang recehan bagi daerah,” ungkap wakil ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, Selasa (6/12)

Politisi partai Gerindra NTB itu, mengatakan pengelolaan aset harus dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, berbagai kontrak yang ada selama ini sangat merugikan daerah.

Menurutnya, sampai akhir tahun 2016, belum ada rilis terkait nilai aset Pemprov saat ini. Namun, berdasarkan data hasil sensus aset atau Barang Milik Daerah (BMD) pada tahun 2014 hingga tahun 2015 lalu, jumlah nilai aset Pemprov mencapai Rp. 10,2 triliun lebih.

“Aset sebesar itu tidak diikuti pertambahan nilai kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung stagnan. Itu yang harus dievaluasi, padahal sangat potensial aset daerah untuk membantu biaya pembangunan daerah. Tapi belum dimaksimalkan saat ini,” ujarnya.

Kondisi tersebut disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya kontrak kerjasama daerah dengan para investor pengelola aset tersebut, yang belum juga dirubah.

“Jangka waktu kontraknya memang panjang 30 sampai 40 tahun. Mestinya itu harus dirubah dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini,” terang Mori.

Lokasi aset Pemprov tersebar di berbagai wilayah, terutama di lokasi-lokasi sekitar destinasi unggulan pariswisata di NTB. Misalnya seperti aset yang ada di tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara (KLU), pantai Senggigi di Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Dalam berbagai kontrak kerjasama tersebut, kontribusi untuk daerah sangat kecil. Sebut saja kontrak kerjasama dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan yang hanya bernilai Rp. 60 juta pertahun.

“Tandatangan kontrak kan kebanyak pada tahun 1970-an sampai tahun 2000-an, ini harus dirubah karena sudah tidak sesuai lagi,” pinta Mori.

Hal yang sama juga terjadi dalam pengelolaan padang golf di Golong, Narmada Lombok Barat. PT. GEC asal Jepang selaku pengelola hanya memberikan kontribusi Rp. 20 juta pertahunnya. Hal ini tentu saja dinilai sangat merugikan daerah.

Mori membayangkan jika aset Pemprov di Golong itu dikerjasamakan dengan pihak lain atau petani. Dalam satu tahun nilainya bisa mencapai ratusan juta.

“Coba disewakan ke petani, atau kalau gak mau ya rubah dong kontraknya dengan perusahaan itu. Jangan dibiarkan begitu saja,” sarannya.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada aset Pemprov di Senggigi. Disana ada Pasar Seni Senggigi yang dikelola oleh perusahaan milik pengusaha nasional Peter F Gontha. Jumlah kontribusi yang didapatkan Pemprov dibawah Rp. 20 juta pertahunnya.

Nilai aset Pemprov saat ini diyakini sudah mencapai belasan triliun. Mengingat pada tahun 2009 lalu, jumlah aset milik pemprov NTB hanya sekitar Rp. 2,9 triliun. dan pada tahun 2015 meningkat signifikan menjadi Rp.10, 2 triliun dengan jumlah 542 ribu lebih item barang.

“Jadi kontribusi juga harus naik donk,” desak Mori.

Berbagai upaya bisa dilakukan oleh Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Misalnya melakukan pendekatan kepada para investor pengelola aset.

“Saya yakin investor itu juga bisa berpikir dan mengerti, nilai kontribusi Rp. 20 juta pertahun misalnya, mungkin itu besar pada tahun 1980-an, tapi kan sangat kecil kalau sekarang. Makanya harus disesuaikan dong,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi NTB, H. Supran belum bisa dimintai tanggapannya terkait masalah tersebut. Begitu juga dengan beberapa pejabat Pemprov NTB yang berwenang berbicara tentang aset daerah.(prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Presiden Sentil Kemiskinan NTB, Bikin Anggota Dewan Udayana Terusik

  kicknews.today Mataram – Ada sentilan dari Presiden RI Joko Widodo terkait pendapatan perkapita masyarakat ...