Biaya Pemilihan Gubernur yang Sangat Mahal

kicknews.today – Pelaksanaan Pilkada di berbagai wilayah di Indonesia tahun 2018 ini akan menelan biaya yang sangat fantastis. Termasuk untuk pemilihan Gubernur (Pilgub) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Yang tidak boleh dilupakan juga, dana tersebut bersumber dari dana pemerintah, yang artinya berasal dari kita semua, masyarakat Indonesia. Jadi diharapkan, masyarakat jangan menyia-nyiakan momentum pilkada ini untuk memberikan hak pilihnya.

Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Ansori menyebutkan, bahwa dana yang diajukan instansinya untuk menjalankan seluruh tahapan Pilgub 2018 menyentuh angka 243 Milyar Rupiah. Jumlah itu naik drastis dari Pilgub 2013 yang berada pada angka 130 Milyar Rupiah.

“Pilgub 2013 anggarannya 130 M, itu anggaran untuk dua putaran. Tapi karena berjalan hanya satu putaran, ya kita kembalikan 48 M.” Katanya saat dikonfirmasi kicknews.today di ruang kerjanya, Senin (28/11).

Terjadinya peningkatan angka kebutuhan dana penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 2018, disebut Aksar karena adanya perubahan aturan yang tercantum dalam UU no 10 tahun 2016. Perubahan pola penyelenggaraan di beberapa hal itu, berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan anggaran.

“Bengkaknya kita biayai kampanye, debat, alat peraga, sosialisasi melalui media cetak elektroniknya, kan kita yang biayai semua itu. Belum lagi kenaikan honor pelaksana selama sembilan bulan, yang sekarang disesuaikan dengan standart Menteri Keuangan. Ketua PPK dulu 1.000.0000, jadi 1.850.000. Anggota PPK dari 750.000 jd 1.600.000. Belum PPS, sekertariat, keamanan dan lain-lain. Tapi semua tergantung kemampuan daerah, bisa saja berubah lagi. Itu makanya angkanya jadi 243 M.” jelas Aksar.

Aksar menambahkan angka tersebut tidak lantas seluruhnya harus dibebankan pada Dana Provinsi saja. Masih ada peluang untuk dilakukan bagi tanggung jawab (sharing) dengan tiga Pemda Tingkat II, yang juga melaksanakan Pilkada diwaktu yang bersamaan.

Diperkirakan anggran sebesar 40 M, bisa disiapkan dari dana Pemkab Lombok Timur dan Lombok Barat serta Kota Bima yang juga akan Pilkada. Sehingga mengurangi tanggung jawab Provinsi, yang disebut akan menanggung biaya penyelenggaraan ditujuh daerah tingkat dua lainnya.

“Tentunya harus ada koordinasi antara Gubernur, DPRD Provinsi dan Kepala Daerah serta Dewan dari tiga daerah tadi.” Ungkap Aksar.

“25 september kemarin kami sudah rapat resmi di DPRD, dengan TAPD juga. Sudah kami serahkan resmi detail kebutuhan penyelenggaraan Pilgub itu. Sekarang ya tinggal menunggu keputusannya saja. Berapa yang rasional menurut TAPD dan Dewan kami belum tahu. yang jelas mereka sudah ok.” Pungkas Aksar. (hl)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat