BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Revisi UU ITE Tetap Berbahaya. Saran Kapolda : Share yang Bernilai Ibadah

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono SH,MH
Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono SH,MH

kicknews.today Mataram – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sudah merevisi Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 18 Tahun 2008 . Revisi tersebut resmi berlaku Senin (28/11), usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016.Ada tujuh poin yang direvisi, berkaitan dengan pengurangan ancaman hukuman, menghindari multitafsir, penambahan pasal terkait bukti hukum.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono berharap dengan direvisi UU ITE ini, masyarakat harus tetap hati-hati. Dia meminta agar sebelum menyebar informasi, membaca secara cermat. “Apa manfaatnya. kalau tidak bermanfaat jangan disebar. Harus hati-hati,” harap Kapolda.

Jika pun harus membagi informasi melalui sosial media, mencermati dahulu asas manfaat atau dampak negatifnya bagi diri sendiri atau orang lain. “Kalau dilihat tidak bermanfaat jangan dikirim di share. Ini harapan saya,” harap Kapolda.

Jika manfaat itu berkaitan dengan hal-hal bernilai agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pembangunan daerah, tidak apa-apa menurutnya dibagi, karena justru bermanfaat. UU ITE yang sudah berlaku Senin siang tadi, ada tujuh poin revisi. Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ‘ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3. Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta.

Menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan pada Pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta. Ketiga, melaksanakan putusan MK atas Pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam UU. Juga menambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum. Keempat, sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara KUHAP. Kelima, memperkuat peran PPNS UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.

Keenam, menambahkan ketentuan ‘right to be forgotten’ atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet. Kapolda berharap, internet jangan dimanfaatkan untuk memfitnah orang atau kelompok tertentu, atau memvonis kesalahan orang lain. Karena perbuatan negatif itu begitu mudah dilakukan melalui internet dan pengaruhnya luas. (bh)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Sejarah Pertama, Kapolda NTB Lantik Kapolres di Mapolres

  Mataram – Jumat (22/9) hari ini dua Kapolres dilantik sekaligus. Untuk pertama kali dalam sejarah, ...