BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Korban Kapal Tenggelam Asal NTB Awalnya 15, Kini Naik Jadi 22 Orang

pengurus-dpd-apjati-ntb-saat-memaparkan-data-korban-insiden-kapal-tenggelam
pengurus-dpd-apjati-ntb-saat-memaparkan-data-korban-insiden-kapal-tenggelam

kicknews.today Mataram – Ketua DPD APJATI NTB, Muhammadun, mengatakan bahwa 15 orang warga NTB meninggal dunia. Akibat kecelakaan kapal jenis speedboat di Perairan Tanjung Bemban, Batu Besar Perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (2/11), sekitar pukul 05.00 WIB. Kapal tersebut mengangkut 93 orang TKI dari Johor, Malaysia menuju Nongsa, Batam.

Kepada wartawan Muhammadum menyampaikan, data yang disampaikan itu merupakan data dari DPD APJATI Riau.

“Sampai hari ini, data sementara kami terima yang meninggal dunia korban kapal tenggelam 15 orang,” ungkapnya, Kamis (3/11).

Dikatakannya, kembali ada data terupdate sebanyak 22 orang asal NTB, data itu sudah teridentifikasi berasal dari Lotim dan Lombok Tengah.

“Soal nama masih pendataan, belum berani kami sampaikan, menunggu informasi DPD Apajati Riau,” paparnya.

Peran Pemerintah sangat diharapkan untuk ikut serta hadir dalam persoalan ini. Dimana, banyaknya TKI ilegal karena sulitnya sistem yang diberlakukan. TKI harus membayar biaya tinggi, jika memilih melalui jalur resmi. Yaitu sekitar Rp. 2 juta, belum termasuk biaya tiket keberangkatan.

Ada beberapa proses seperti Bistinet (sistem pengiriman data secara online) yang membutuhkan biaya. Kemudian sidik jari ulang, endos dan lain sebagainya. Padahal, konon semua nantinya akan dibayar oleh majikan pekerja yang bersangkutan. Faktanya tidak terealisasi, disebabkan bebasnya pemerintah mengijinkan PJTKI untuk membuka kantor Cabang.

“Mestinya ada pembatasan terhadap PJTKI buka kantor Cabang di NTB. Kalau begitu, akan terjadi persaingan tidak sehat,” katanya.

Dia memaparkan, yang menyebabkan munculnya persaingan tidak sehat itu adalah, banyaknya PJTKI akan memunculkan persaingan harga atau biaya ke Malaysia.

“Kalaupun PJTKI bersangkutan mematok biaya misal Rp. 1 juta perorang. Tapi, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Calo main banting biaya, sehingga muncul TKI ilegal,” paparnya.

Tidak hanya soal biaya mahal, proses juga menyebabkan banyaknya muncul TKI ilegal. Kalau merunut aturan, mulai dari mendaftar, proses administrasi, pembuatan KTP, Akte, KK, Paspor hingga keluar Visa butuh waktu enam bulan. Sementara, calon TKI sendiri ingin cepat berangkat disebabkan biaya berangkat, kerap kali berasal dari uang pinjaman, mau tidak mau calon TKI memilih jalur ilegal agar bisa cepat berangkat. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Ada Pengiriman TKI Berkedok Umrah, Ini Tindakan Pemprov NTB

  Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menurunkan tim pencari fakta terhadap maraknya ...