Pendapat Bupati Lobar Raperda OPD dan Tatib Pemilihan Wabup, Dikritik LSM

mediasi-yang-dilakukan-dengan-beberapa-perwakilan-lsm-waktu-di-ruang-rapat-paripurna-dprd-lobar
mediasi-yang-dilakukan-dengan-beberapa-perwakilan-lsm-waktu-di-ruang-rapat-paripurna-dprd-lobar

kicknews.today Lombok Barat – Bupati Lobar H. Fauzan Khalid melalui siaran pers-nya, Selasa (25/10). Mengatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Bupati maupun pribadi, dirinya tidak melakukan intervensi terhadap jalan atau tidaknya paripurna Raperda Tatib Pilwabup tersebut. Dia mengaku menyerahkan semuanya kepada DPRD Lobar sesuai dengan mekanisme yang ada.

Namun sebagai kepala daerah, Fauzan menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan secara langsung antara Raperda Tatib Pilwabup dengan Raperda OPD. Katanya, substansinya sangatlah berbeda, dimana OPD sangat berpengaruh pada dinamika pembangunan dan pemerintahan.

“Kendati sama, namun jika melihat tensi dan kadar pengaruhnya terhadap pembangunan, maka Raperda OPD jauh lebih dibutuhkan oleh Pemda dan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih jauh disampaikan Bupati, Disahkan atau tidaknya Raperda OPD ini akan berdampak luas pada KUA/PPAS, RAPBD 2017, pembangunan serta pelayanan publik.

“Telatnya pengesahan Raperda OPD dan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk keterlambatan dalam pembahasan KUA/PPAS dan RAPBD 2017. Tentu juga memperlambat realisasi anggaran dibirokrasi dan pembangunan. Bahkan kita khawatir juga dengan gaji pegawai dan bahkan anggota DPRD akan terlambat di tahun 2017,” paparnya.

Atas dasar itu, Raperda OPD tersebut sebaiknya dipisahkan paripurnanya dari Raperda Tatib. OPD yang dibentuk segera akan mempercepat pembahasan APBD 2017 dan yang lainnya.

“Raperda Tatib Pilwabup terlalu banyak interest politiknya yang oleh eksekutif dikhawatirkan akan mempengaruhi percepatan paripurna OPD,” tutupnya.

Statemen Bupati ini ditanggapi sebagian kalangan masyarakat Lobar. Diantaranya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS) Jarinkobar dan Kaukus Lobar Bangkit, mengkritisi statemen orang nomor satu di Gumi Patut Patuh Patju tersebut.

Ketua LSM Jarinkobar, Muhazam mengatakan bahwa Raperda OPD dan Raperda Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Lobar sama pentingnya bagi masyarakat, dan harus segera diparipurnakan di DPRD.

“Keduanya penting tanpa perlu dibedakan. Terlebih keduanya sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah dewan,” katanya.

Dia mengaku memahami bahwa Raperda OPD sangat lekat dengan kepentingan penyusunan OPD dan menyiapkan KUA/PPAS dan APBD 2017. Tapi lagi-lagi dia menegaskan bahwa Raperda Tatib Pemilihan Wabup juga sangatlah penting bagi Pemda maupun masyarakat Lobar.

“Wabup itu wajib hukumnya, karena berdasarkan UU, Wabup itu secara politis adalah representasi masyarakat. Dengan adanya Wabup akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” paparnya. (25/10)

Hal senada disampaikan Ketua Kaukus Lobar Bangkit Nurzaini SH. Menurutnya Bupati seharusnya tidak lebih memprioritaskan OPD. Dia berharap opini masyarakat tidak digiring bahwa seolah-olah OPD ini lebih penting.

“Dewan ini harus punya nurani,” sarannya.

Mengingat semakin mepetnya waktu, Nurzaini mendesak Dewan untuk menyegarkan paripurna OPD dan Tatib Pilwabup.

“Sudah lama ini dibahas, tapi tidak selesai sampai sekarang. Jangan UU dan PP dijadikan alasan,” kritiknya. (aan)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat