BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kawasan Pengembangan Pariwisata, Rawan Praktek Maladministrasi Dan Konflik

kelapa-ombudsman-perwakilan-ntb-adhar-hakim
kepala-ombudsman-perwakilan-ntb-adhar-hakim

kicknews.today Mataram – Konflik pertanahan dalam wilayah areal kawasan hutan lindung, khususnya dikawasan pengembangan pariwisata bukan hanya terjadi di Hutan Sekaroh Lombok Timur. Melainkan terjadi juga di kawasan taman wisata alam Tanjung Tampah, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

“Sedikit susah untuk menghentikan maladministrasi penerbitan sertifikat atau klaim lahan oleh oknum. Karena, terjadi perbedaan peta dan data base antara BPN dengan Dinas Kehutan dan Perkebunan Lombok Tengah,” ungkap Kepala Ombudsman RI perwakilan NTB, Adhar Hakim.

Tahun 2013-2014, Ombudsman melakukan investigasi mulai dari hutan Sekaroh sampai hutan bagian selatan Lombok Tengah. Hasil investigasi, banyak ditemukan hutan lindung dan taman wisata menjadi milik perseorangan. Contoh di Lombok Tengah, berdasarkan keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB, tahun 2009 terjadi perubahan fungsi dikomplek hutan pepe dan sekitarnya.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 456/Kpts-II/2006 tentang penunjukan Areal Penggunaan Lain (APL). Terletak di kelompok Hutan Gunung Pepe seluas 1.235 hektare menjadi hutan lindung konservasi dengan fungsi sebagai taman taman wisata alam.

Perubahan itu lanjutnya, membuat pengelolaan kawasan hutan juga berubah, sebelumnya dibawah Dishutbun Loteng, menjadi dibawah BKSDA. Aturannya dituangkan dalam kepetusan Menhut nomor SK.598/Menhut-II/2009 tentang penunjukkan kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah provinsi NTB.

Kendati demikian, banyak tapal batas rusak dan terjadi penguasaan lahan hutan sendiri. Buktinya, saat dilakukan orientasi lapangan bersama tim Ombudsman, ditemukan fakta bahwa, dari 222 tapal batas yang mestinya ada, ternyata tujuh diantaranya kondisi rusak, sembilan dalam kondisi baik dan sebanyak 206 tapal batas hilang. Parahnya lagi, muncul sertifikat hak milik dalam wilayah taman wisata alam Tanjung Tampah, Kecamatan Pujut. Dimana, kawasan Hutan Trawas muncul enam sertifikat hak milik, dimana di kawasan Hutan Prabu, satu sertifikat.

Menurutnya, hal itu terjadi karena buruknya koordinasi dan data base yang tidak sinkron. Dimana, ada beberapa peta yang diberikan kepada kantor BPN secara digital oleh Dishutbun Loteng, yang dikemudian hari terdapat perbedaan. Peta areal kawasa hutan kelompok Hutan Pepe atau dikenal saat ini kawasan hutan taman wisata Tanjung Tampah antara versi BPN, Dishutbun serta Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) tidak sama.

Saat Ombudsman menelusuri lebih dalam ke BPN, bagian pengukuran mengaku sering kebingungan dilapangan, ketika melakukan konfirmasi pada peta digital terjadi perbedaan faktual peta, antara peta milik Dinas Kehutanan dengan peta milik BKPH Denpasar.

Tidak hanya itu, kurangnya pembinaan terhadap sejumlah kepala desa sekitar hutan, sehingga memberi peluang terbitnya sporadik dalam kawasan hutan lindung. Selanjutnya, ada perbedaan persepsi Dinas Kehutanan dengan BPN dan BKPH terkait peta digital serta batas wilayah menyebabkan sertifikat menjadi gampang diterbitkan. Terakhir, lemahnya data base Dishutbun dan BPN untuk melakukan klarifikasi akan rekomendasi terbitnya sertifikat.

“Kami menyarankan, lakukan telaah obyektif proses atas lahirnya hak milik atas lahan.” katanya.

Adhar juga menyarankan dilakukan upaya hukum berupa pembatalan sertifikat hak milik, juga melalui upaya solutif kompensasi atau bentuk ganti rugi lainnya kepada pihak yang menguasai tanah. Didasarkan juga pada ketentuan Permen Agraria nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Rusia undang NTB Promosi Wisata di FI – 3 Moskow

  kicknews.today – Keindahan objek wisata di NTB jadi perhatian Rusia. Utusan pemerintah pimpinan Vladimir ...