BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Penerbitan Sertifikat Bermasalah, Bibit Konflik Masa Depan

kelapa-ombudsman-perwakilan-ntb-adhar-hakim
kepala-ombudsman-perwakilan-ntb-adhar-hakim

kicknews.today Mataram – Banyaknya persoalan muncul akibat sertifikat ganda. Dinilai Ombudsman Perwakilan NTB akibat pola pendataan yang ada Badan Pertanahan Negara (BPN).

“Bagaimana tidak banyak masalah, database BPN buruk dan sulit dikontrol,” ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, Selasa (25/10).

Dikatakannya, ketika data base BPN tidak baik, maka akan jadi sasaran para pelaku untuk dimanfaatkan dengan tujuan yang tidak baik pula. Hal ini bisa menjadi pemicu komplik kedepan.

“Kami sempat melakukan investigasi terhadap Hutan Sekaroh itu, tahun 2013-2014, temuan ada puluhan hektare lahan bersertifikat, dan disebabkan adanya perbedaan peta antara BPN dengan Dinas Kehutanan Lombok Timur,” katanya.

Menurutnya, terjadi Nomenee atau praktek penyelundupan praktik hukum penjualan hutan negara. Dimana, pembeli merupakan WNA namun, menggunakan nama warga setempat.

“Intinya kami temukan ada mal administrasi penerbitan sertifikat.” bebernya.

Lebih jauh Adhar memaparkan, terbitnya sertifikat hak milik di kawasan hutan lindung sekaroh, (RTK 15) Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, jelas ada. Padahal, kawasan hutan sekaroh telah dikukuhkan tahun 1982. Ada berita acara tata batas kawasan hutan tanggal 28 Maret 1994 serta telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, berdasarkan Kepmenhut nomor 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 seluas 2.835,20 hektare.

Namun masih muncul tujuh sertifikat hak milik, dan saat itu juga, Pemkab Lotim meminta BPN membatalkan tujuh sertifikat hak milik serta tidak menindaklanjuti permohonan sertifikat dikawasan hutan lindung.

BPN membenarkan telah menerbitkan tujuh sertifikat tanggal 30 juli 2001 dan 4 Maret 2002. Akan tetapi, menurut BPN penerbitan sertifikat tersebut sebelum ada penetapan kawasan hutan lindung berdasarkan Kepmenhut nomor 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002.

“Intinya Ombudsman sempat mengingatkan supaya BPN dengan Dishut koordinasi agar tidak terjadi konflik seperti saat ini. Namun, terkesan tidak di indahkan, malah ada beberapa pejabat sempat dipanggil Kejaksaan Negeri Lotim tahun 2014,” pungkasnya. (prm)

Related Post

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Beli Sertifikat Bodong di Kawasan Wisata Loteng, Perempuan ini Kehilangan Rp 12 Miliar

  Mataram – Ni Putu Hari Trisnawati akhirnya patah harapan untuk memperoleh tanah di kawasan ...