Berhenti Dagang Tuak Bos….Ini Gantinya

ilustrasi-minuman-tradisional-net
ilustrasi-minuman-tradisional-net

kicknews.today Mataram, – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat segera mencairkan dana kompensasi bagi alih usaha para pedagang minuman keras tradisional atau “tuak” di kota itu.
“Kompensasi ini bertujuan agar pedagang memiliki modal untuk beralih profesi dan meninggalkan profesi sebagai pedagang tuak,” kata Asisten I Setda Kota Mataram H Lalu Indra Bangsawan di Mataram, Jumat (21/10).
Dikatakan, pencairan kompensasi pedagang tuak ini sempat akan ditunda karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pengurangan dana alokasi umum (DAU) selama empat bulan.

Akan tetapi, setelah dilakukan komunikasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD), terhadap mendesaknya program tersebut dana kompensasi akhirnya dapat terakomodasi meskipun tetap terkena rasionalisasi.

“Anggaran kompensasi bagi pedagang tuak saat ini sebesar Rp350 juta, dari Rp450 juta yang awalnya disetujui,” sebutnya.

Dia mengatakan, pemberian kompensasi ini dinilai mendesak karena Pemerintah kota melihat dampak yang ditimbulkan dari konsumsi minuman keras tersebut yang menurutnya telah menimbulkan banyak permasalahan dikalangan masyarakat.

“Kerap kali minuman keras ini menjadi pemicu konflik yang tidak jarang bahkan melebar menjadi konflik yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat,” katanya.

Karena itulah, Pemerintah Kota Mataram memberikan atensi yang luar biasa untuk mengatasi sumber permasalahan ini, dan bertekad akan mengawal sampai tuntas.

Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan rapat persiapan pencairan dengan 10 lurah yang dianggap memiliki warga dengan usaha berjualan minuman keras tradisional.

Sebanyak 10 lurah yang dimaksudkan itu adalah Lurah Cakranegara Barat, Cakranegara Timur, Cakranegara Utara, Pagesangan, Pagesangan Timur, Pagutan Timur, Pagutan Barat, Dayen Peken, Pejanggik dan Lurah Tanjung Karang Permai.

“Dari data yang sudah masuk tercatat 20 kelompok pedagang yang diajukan oleh masing-masing lurah, satu kelompok beranggotakan 10-13 orang,” ujarnya.

Kelompok-kelompok tersebut akan mendapatkan dana kompensasi sesuai dengan besar kecil usaha mereka, sehingga dalam hal ini peran kelurahan sangat penting untuk melakukan pengawasan.

“Setelah kompensasi dibagi, pihak kelurahan harus melakukan pengawasan terhadap pedagang tuak, dan memastikan dana kompensasi itu dimanfaatkan untuk beralih profesi tidak lagi menjual tuak tetapi membuka usaha baru yang lebih baik,” katanya.

Pemberian kompensasi itu, katanya, sebagai upaya itu dilakukan untuk menghindari terjadinya resistensi dari pedagang dan pemilik kafe yang terindikasi menjual minuman keras tradisional.

Upaya itu sekaligus sebagai salah satu implementasi dari Perda Kota Mataram Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, termasuk minuman keras tradisional.

“Alhamdulillah, setelah dilakukan pendekatan secara persuasif melalui kelurahan dan penertiban bagi pedagang yang bandel, pedagang tuak kini sudah bisa mematuhi aturan, dan tentunya pemerintah juga harus bisa menepati janji untuk memberikan kompensasi,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat