Wow,… Untuk Pilkada 2018, KPU Butuh 243 Miliar

Kantor KPUD NTB
Kantor KPUD NTB

kicknews.today Mataram – Komisi I DPRD NTB, menilai anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, untuk penyelenggaraan Pilkada 2018. Terlalu tinggi yaitu mencapai Rp. 343 Miliar. Angka ini membuat Anggota Komisi bersangkutan meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan pengkajian ulang.

Sekretaris Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi menyebutkan bahwa Komisinya akan menjadwalkan rapat koordinasi dengan KPU, guna membahas kebutuhan anggaran pilkada NTB 2018.

“Jelas kita atur jadwal lagi untuk kita bahas,” ungkapnya, Jumat (14/10)

Sementara KPU NTB menilai bahwa angka tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ketua KPU Provinisi NTB, L. Aksar Ansori mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk pilkada NTB 2018 sesuai dengan aturan.

“Kita tidak ngawak dalam menghitung kebutuhan Pilkada itu, dasar menyusun kebutuhan anggaran cukup jelas dan rinci. Jadi kalaupun sekarang mengalami peningkatan, itu hal yang wajar,” katanya.

Dia memaparkan aturan yang menjadi rujukan penyusunan anggaran pilkada NTB, yakni Permenkeu nomor 118/ MK 02 Tahun 2016, tentang penetapan standar honor pilkada. Keptusan KPU nomor 43 Tahun 2016, tentang standar kebutuhan barang dan jasa pilkada, serta Keputusan KPU nomor 44 Tahun 2016, tentang juknis penyusunan anggaran pilkada.

Aksar menyebutkan, beberapa komponen yang membuat kebutuhan anggaran untuk pilkada mengalami peningkatan yakni, KPU dibebankan untuk membiayai kampanye pasangan calon. Selain itu juga terdapat peningkatan jumlah petugas KPPS.

“Kebutuhan paling besar ya honor petugas, karena ada penambahan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan kita juga menanggung pengamanan di TPS. Termasuk biaya sosialisasi calon, itu sebabnya meningkat,” terangnya.

Ditambahkannya, anggaran untuk pilkada 2018 dinilai besar karena diakumulasikan berasama kebutuhan anggaran Bawaslu NTB dan Biaya pengamanan. Rencana kebutuhan anggaran yang diajukan pihaknya ke TAPD itu sudah dihitung dengan pembagian beban anggaran bersama tiga kabupaten yang juga akan menyelenggarakan pilkada.

“Harapan kita usulan Rp. 243 Miliar tidak dirasionalisasi lagi, karena perhitungannya sudah berdasarkan regulasi,” harapnya.  (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat