NTB Rencana Adopsi Cara Kulon Progo Tekan Angka Kemiskinan

wakil-ketua-dprd-ntb-h-abdul-hadi-bersama-staf-ahli-bidang-ekonomi-dan-keuangan-kulon-progo-eko-wisnu-wardhana-dan-forum-jurnalis-parlemen-dprd-ntb-serta-sekdis-hubkominfo-ntb-ari-purwantini
wakil-ketua-dprd-ntb-h-abdul-hadi-bersama-staf-ahli-bidang-ekonomi-dan-keuangan-kulon-progo-eko-wisnu-wardhana-dan-forum-jurnalis-parlemen-dprd-ntb-serta-sekdis-hubkominfo-ntb-ari-purwantini

kicknews.today Kulon Progo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB menggelar kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (12/10). Agenda terkait cara menurunkan angka kemiskinan berbasis ekonomi kerakyatan dan lembaga.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi diterima Kepala Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkab Kulon Progo, Eko Wisnu Wardhana.

Pada kesempatan itu, Abdul Hadi mengatakan, kunjungan ini dimaksudkan untuk bertukar pikiran mengenai keunggulan dan kekurangan antar dua wilayah ini. Provinsi NTB, lanjutnya, hendak mencontoh prestasi apik yang ditorehkan Pemkab Kulon Progo dalam penanggulangan kemiskinan. Ia menilai, kondisi alam Pemkab Kulon Progo memiliki sejumlah kesamaan dengan beberapa kabupaten di NTB.

“Kami melihat Kulon Progo mampu melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan bisa mencapai 12 persen. Bagaimana ini bisa kita adopsi,” ungkapnya di Kantor Bappeda Kulon Progo. Berdasarkan hasil survei Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) angka kemiskinan di Kulon Progo pada 2015 bentukan daerah, tinggal 52.331 jiwa atau sekitar 12 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebanyak 68.040 jiwa atau 15,66 persen.

Dia mengaku, Pemprov NTB dibawah komando Gubernur TGH. M. Zainul Majdi mencoba bergerak untuk terus menekan tingginya angka kemiskinan. Ia juga mengungkapkan keunggulan yang dimiliki NTB dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. “Kami memiliki pertanian seperti jagung, kita juga sebagai lumbung pangan nasional, pulau-pulau untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan, sapi, hingga destinasi wisata halal yang mendekati 4 juta kunjungan,” katanya.

Sementara, Eko Wisnu Wardhana, selaku staf ahli Bupati, menyampaikan, untuk melakukan pengurangan angka kemiskinan diawali kesadaran sendiri. Dimana, Pemkab Kulon Progo, lebih berdayakan potensi daerah seperti, perusahaan air minum “Airku”, Batik kebelit lenteng, air, dan beras sehat.

“Potensi itu, dikelola dengan baik, nah semua PNS, diharuskan manfaatkam potensi itu kemudian, CSR digunakan untuk membantu masyarakat miskin, bangunkan rumah swadaya dan lain-lain,” tuturnya. Dia menjelaskan, Kulon Progo terbagi dalam 12 Kecamatan, sebanyak 87 desa, satu kelurahan dengan 973 dusun. Luas wilayahnya 58,627 hektare, ditempati penduduk 479.189 jiwa, lahan pertanian seluas 10,297 hektare, masuk kategori bukan sawah seluas 35,027 hektare dan non pertanian seluas 13.303 hektare.

“Jelas kondisis sosisal ekonomi pasti ada pola pikir dan kesenjangan,” paparnya. Dia mengaku, cara menurunkan angka kemiskinan menggunakan data album kemiskinan (sensus) bentukan Pemkab, pendataannya dilakukan oleh PNS sendiri sebanyak 8000 orang PNS ada yang pegang dua KK sampai empat KK. Kemudian ada pola advokasi, berikan jalan keluar atas persoalan. Malah, ketika masyarakat tidak miliki kartu BPJS, cukup bawa KTP atau KK ke rumah sakit maka bebas berobat maksimal Rp 5 juta perorang selama setahun.

“Kita anggarkan dari APBD sebesar Rp 20 miliar,” tegasnya. Untuk diketahui lanjutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Kulon Progo sebesar Rp 172 miliar, total APBD sebesar 1,2 Triliun. Ditambahkan Eko, lebih penting, tidak mudah memberikan izin Alfamart dan Indomart berdiri di sana, malah kalau ingin buka cabang di Kulon Progo, harus bekerjasama dengan Koperasi masyarakat, agar masyarakat bisa menjual produknya disana disebut Toko Milik Rakyat (Tomira). (prm*)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat