BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tak Ada Rahasia, NTB Jadi Percontohan Desa Benderang Informasi Publik

Ilustrasi Desa
kicknews.today Mataram, – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi satu-satunya daerah percontohan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik di perdesaan.

“DBIP ini merupakan inovasi Komisi Infomasi NTB dalam mendorong keterbukaan informasi publik di desa,” kata Ketua Panitia DBIP NTB Najamudin Amy, di Mataram, Selasa (4/10).

DBIP di NTB, akan dicanangkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, pada Kamis (6/10), di Mataram.

Najamudin mengatakan pencanangan DBIP merupakan tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14/SJ/KB/V/2016 dan Nomor 01/MoU.KIP/V/2016 tentang Keterbukaan Informasi di Desa.

MoU tersebut merupakan perwujudan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

UU KIP dan UU Desa memiliki irisan kuat karena memandatkan pentingnya keterbukaan informasi publik di badan publik. Desa sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk membuka informasi dan menjalankan tata kelola pemerintahan secara transparan.

Masalahnya, lanjut Wakil Ketua Komisi Informasi NTB ini, sejak diberlakukannya UU Desa dan UU KIP, tidak banyak desa yang mempraktekkan keterbukaan informasi publik di tingkat desa.

Sementara ada sejumlah kewajiban kepala desa dan pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa. Antara lain, memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun.

Selain itu, menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), rencana kerja pemerintah desa (RKPDes), dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

“Atas dasar itu, Komisi Informasi NTB mendorong pentingnya pencanangan DBIP,” ujarnya.

DBIP, lanjut Najamudin, adalah sebuah ikhtiar penyadaran dan kepatuhan pemerintah desa untuk membuka, mempublikasi, menyebarluaskan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat desa memperoleh gambaran perkembangan pembangunan desa yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan dan demokrasi.

Pencanangan DBIP adalah puncak dari seluruh aktivitas mendorong keterbukaan informasi publik di desa, tetapi bukan merupakan akhir dari implementasi KIP di desa.

“Pencanangan DBIP ini adalah awal dari ikhtiar bersama mendorong implementasi KIP di desa,” katanya.

Pencanangan DBIP juga akan dihadiri Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi dan 1.200 peserta, terdiri atas delapan bupati, 116 camat dan 995 kepala desa dari delapan kabupaten di NTB. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Hafidz asal Bosnia Sebut NTB Negeri Pencinta Al-Qur’an

  kicknews.today – Fatih Seferagic, pemuda asal Bosnia yang kini tinggal di Amerika Serikat berkunjung ...