2×24 Jam Buntu, Akhirnya APBD-P Disahkan

Wakil ketua dprd ntb bidang keuangan, Mori Hanafi.
Wakil ketua dprd ntb bidang keuangan, Mori Hanafi.

kicknews.today Mataram – Alotnya Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Provinsi NTB tahun 2016, cukup memakan waktu dan perdebatan panjang hingga 2 x 24 jam. Padahal, Sekretariat Dewan menjadwalkan Rapat Paripurna penetapan APBD-P harusnya rampung Kamis (29/9).

Hanya saja, jadwal tersebut terganjal di Komisi, dengan alasan bahwa pembahasan uang rakyat itu tidak bisa dilakukan sembarangan alias harus diperketat.

Tepat pukul 11.45 wita Jumat (30/9), akhirnya APBD-P Pemprov NTB 2016 itu disahkan.

“Memang banyak dinamika termasuk perdebatan dalam pembahasan anggaran, namun semua itu bisa diredam, pada ujungnya disepakati,” ungkap wakil ketua DPRD NTB bidang keuangan, H. Mori Hanafi. (30/9).

Politisi Gerindra itu mengatakan, alasan Komisi sebelumnya bertahan untuk tidak sepakat, akibat beberapa postur anggaran di setiap SKPD belum tepat. Program yang diusulkan Dewan berdasarkan hasil serapan dimasyarakat khusus menyangkut pengentasan kemiskinan, mestinya masuk dan disinkronkan dengan program eksekutif.

“Ada program arahan khusus pengentasan kemiskinan yang dianggap para Komisi tidak mau dilaksanakan eksekutif sebagai dampak rasionalisasi anggaran pada SKPD,” katanya.

Mori mengaku, dalam APBD jelas tertuang anggaran pengentasan kemiskinan. Termasuk pembangunan infrastruktur yang dihajatkan bagi rakyat. Yang juga menjadi akar masalah adalah adanya perbedaan data detail angka kemiskinan di NTB, antara data dari SKPD dengan temuan Legislatif dilapangan.

Angka dari hasil reses para anggota Dewan diusulkan ke Eksekutif. Hanya saja, eksekutif disebut tetap bersi keras pada versi program pengentasan kemiskinan mereka. Data dan programnya disebut sudah valid dan tinggal menunggu pelaksanaan pasca penetapan APBD-P.

“Versi eksekutif beda dengan Legislatif atau tidak sinkron. Itu yang membuat penetapan lama,” paparnya.

Adanya versi berbeda ini membuat para Anggota Dewan merasa fungsi budgeting Dewan tidak dihiraukan oleh Eksekutif. Namun saat ini semua sudah selesai dan tidak ada masalah, sebelumnya disebut ada miskomunikasi.

“Intinya, kita syukuri karena APBD-P kita sudah ditetapkan, tinggal evaluasi Menteri Dalam Negeri, diperkirakan mulai tanggal 5 Oktober mendatang,” tegasnya.

Setelah dievaluasi Mendagri, diperkirakan paling telat tanggal 10 Oktober mendatang, anggaran itu bisa mulai dimanfaatkan. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat