Merasa Fungsi Budgeting Tidak Di Indahkan, Dewan Perketat APBDP

Ketua Komisi II DPRD NTB H Jazuli Azhar
Ketua Komisi II DPRD NTB H. Jazuli Azhar

kicknews.today Mataram – Para Anggota Legislator Udayana mulai geram atas sikap Eksekutif, yang terkesan tidak mengindahkan salah satu dari tiga Fungsi DPRD NTB, yakni fungsi Budgeting. Karenanya para anggota dewan memperketat penetapan APBDP Provinsi NTB 2016.

Ketua Komisi II DPRD NTB, HL. Jazuli Ahzar mengaku, akan memperketat pembahasan RAPBDP 2016 untuk ditetapkan menjadi APBDP.

“Itulah sebabnya rapat paripurna penetapan APBDP 2016 terus diulur, karena ada beberapa anggaran yang tidak sinkron laporan yang disampaikan eksekutif ke Legeslatif,” ungkapnya, (29/9)

Politisi Gerindra itu mengatakan, mestinya rapat paripurna penetepan APBDP 2016, dijadwalkan Kamis (29/9) kemarin. Namun, karena beberapa Komisi belum sepakat terkait program yang diusulkan Dewan, menyangkut pengentasan kemiskinan yang tidak sinkron dari eksekutif, paripurna itu terus tertunda.

“Ada program arahan khusus entaskan kemiskinan tidak mau dilaksanakan eksekutif berdampak rasionalisasi anggaran pada SKPD,” katanya.

Jazuli mengaku, dalam APBD, jelas tertuang anggaran pengentasan kemiskinan. Termasuk pembangunan infrastruktur yang dihajatkan bagi rakyat. Mengingat angka kemiskinan di NTB masih cukup tinggi. Namun yang juga masih menjadi permasalahan adalah belum jelasnya data detil terkait hal ini.

Disatu sisi, dari hasil reses anggota Dewan ditemukan data dilapangan, yang kemudian diusulkan ke Eksekutif. Namun, eksekutif tetap bersi keras pada versi program pengentasan kemiskinan yang dibuatnya.

“Versi eksekutif beda dengan legeslatif atau tidak sinkron,” paparnya.

Adanya versi berbeda ini membuat para anggota dewan merasa fungsi budgeting Dewan tidak diindahkan oleh Eksekutif.

“Sebelumnya ada kesepakatan, kami tetap bertahan. Ini saja sudah molor 2 hari,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat