Mataram Kebanyakan Ruko, Rencana Moratorium Masih Juga Ribet

ilustrasi ruko nganggur di Mataram
ilustrasi ruko nganggur di Mataram

kicknews.today Mataram,- Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram H Lalu Junaidi mengatakan wacana moratorium pembangunan rumah toko (ruko) di kota ini masih kaji karena menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat.

“Untuk mengeluarkan kebijakan moratorium pembanguan ruko tidak sederhana, sebab harus melibatkan pihak terkait yakni pelaku ekonomi, akademisi dan pemerintah termasuk masyarakat,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (26/9).

Junaidi mengakui kajian yang dilakukan pemerintah kota terhadap wacana moratorium pembangunan ruko itu cukup berat, tidak hanya kajian ekonomi melainkan juga kajian terhadap pendapatan asli daerah, dari semua sektor dan elemen.

“Akhirnya, ini bukan masalah sederhana, karena akan berdampak ekonomi, sosial bahkan politik juga,” katanya.

Menurutnya, munculnya wacana moratorium pembangunan ruko didasari karena banyak ruko yang sudah terbangun tetapi belum beroperasional atau tutup.

Dengan demikian, izin yang telah dikeluarkan pemerintah kota terkesan menjadi hal yang sia-sia, apalagi jika kebersihan dan penerang jalan umum (PJU) tidak diperhatikan.

“Karena itulah, wacana semacam moratorium itu itu muncul dan harus diwanti-wati jika pemerintah mengambil kebijakan rencana seperti itu,” ujarnya.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mewacanakan akan melakukan moratorium bangunan ruko sebab saat ini masih banyak ruko yang belum termanfaatkan sehingga kondisinya tidak terurus bahkan terkesan kumuh.

“Moratorium bangunan ruko ini masih wacana, jadi atau tidaknya tergantung dari keputusan tim pengkaji yang saat ini sedang bekerja,” katanya.

Moratorium pembangunan ruko juga untuk merealisasikan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen.

Untuk melakukan moratorium pembangunan ruko tersebut, wali kota sudah membentuk tim pengkaji yang berasal dari beberapa unsur antara lain Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Dinas Pekerjaam Umum, Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencana Pembangunan Daerah serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

“Kami memang belum bisa pastikan kapan moratorium tersebut akan diterapkan, yang pasti saat ini tim pengkaji sedang melaksanakan tugasnya, jika sudah ada hasil kami akan langsung terapkan,” katanya.

Wali kota mengatakan, salah satu kajian yang dilakukan adalah melihat rasio jumlah penduduk dengan jumlah ruko yang terbangun dan akan dibangun.

“Dengan demikian, jumlah ruko dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan,” ucapnya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat