Lakukan Pungli Dana Siswa Miskin, Oknum Guru Terancam Dipecat

ketua-ombudsman-ri-perwakilan-ntb-adhar-hakim
ketua-ombudsman-ri-perwakilan-ntb-adhar-hakim

kicknews.today Lombok Barat – Ombusdman RI Perwakilan NTB mendatangi Kantor Bupati Lombok Barat sekitar pukul 14.00 Wita, Kamis (22/9). Tujuan kedatangan itu adalah untuk menemui Bupati terkait temuan tentang terjadinya dugaan pungli, oleh oknum guru di SDN Kediri Kecamatan Kediri.

Oknum tersebut diduga melakukan pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) senilai Rp. 100 ribu per siswa.

Ketua Ombusdmen RI Perwakilan NTB Adhar Hakim menyatakan, bahwa kedatangannya adalah untuk berkoordinasi terkait temuan itu. Pemda dinilai belum maksimal dalam melakukan pengawasan penyaluran dana tersebut.

Disebutkannya bahwa rekaman menunjuk bahwa oknum guru langsung melakukan pemotongan dilokasi Bank tempat pencairan dana BSM oleh wali murid. Masing-masing siswa dipotong Rp 100 ribu yang dipastikan tindakan itu melanggar regulasi yang telah ditentukan. Karena apapun bentuk bantuan pemerintah terlebih untuk warga miskin tidak boleh dipotong dengan alasan apapun.

“Tidak alasan kesepakatan secara lisan maupun tertulis, karena itu telah menyalahi aturan,” terangnya.

Disebutkannya juga selepas pertemuan dengan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar. Bahwa hal serupa diduga telah banyak terjadi di Lombok Barat, namun belum pernah terungkap sebelumnya.

Sehingga pembinaan yang dilakukan Pemkab Lombok Barat harus lebih maksimal. Ombudsmen dengan Pemkab Lombok Barat sepakat untuk lebih maksimal melakukan pemantauan, agar hal serupa tidak terulang lagi kedepannya.

“Kejadian itu masih dinilai sebagai mal adminisitrasi, tetapi apabila ini dibiarkan maka pihaknya akan melaporkan ke ranah hukum, Ini juga masih terjadi di kabupaten lainnya di NTB,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dikbud Lombok Barat H. Ilham menyatakan akan melakukan pembinaan terhadap oknum guru tersebut. Bekerjasama dengan Ombudsman dan Insepktorat. Mengenai sangsi disebut bisa saja berujung ke pemecatan atau mutasi, namun pihaknya akan mengevaluasi sejauh mana kebenaran informasi tersebut.

“Memang pihak sekolah tidak ada yang mengaku selama ini, tapi ombudsman memiliki buktinya,” pungkasnya. (Aan)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat