in

Puluhan Wali Murid Geram, Masalah Ijazah, Pemda KLU Umbar Janji Lagi

salah-seorang-wali-murid-yang-menunjukan-ijazah-rusak-kemarin
salah-seorang-wali-murid-yang-menunjukan-ijazah-rusak-kemarin
salah-seorang-wali-murid-yang-menunjukan-ijazah-rusak-kemarin

kicknews.today Lombok Utara – Persoalan ijazah ratusan siswa di KLU, membuat puluhan wali murid kembali bertindak. Alhasil, mereka melakukan hearing ke Kantor DPRD, Kamis (22/9) mendesak agar legislatif dan eksekutif segera mengusut tuntas persoalan ini.

“Kita ini jangan dijanji-janji saja, kemarin dikoran Dikbudpora bilang bahwa blanko ijazah sudah ada. Dan sebagian ijazah yang salah telah ditarik, tetapi itu bohong semua,” ujar salah satu wali murid, I Wayan Suta.

Mereka juga mempertanyakan terkait keabsahan ijazah serta dasar dimutasinya Kepala sekolah yang notabene menjadi sumber permasalahan.

“Bagaimana pemerintah KLU bisa menjamin legalitas hukum, sementara ini merupakan dokumen negara tentu jika ditarik harus dengan berita acara. Artinya, mutasi ini jadi biang keladi,” cetusnya.

Sementara itu, Sekda KLU, Suardi yang menjawab tuntutan wali murid mengatakan jika ijazah baru saat ini masih dalam proses.

“Kami sudah kumpulkan semua kepala sekolah lama dan kita akan segera menyelesaikan. Kalau mutasi itu dilihat dari kebutuhan lembaga, apalagi harus ada penyegaran karena mereka ada yang menjabat hingga sepuluh tahun,” terangnya.

Pantauan kicknews.today, kalangan wali murid mendatangi gedung DPRD KLU sekitar pukul 11.00 wita, setelah melakukan orasi mereka dipertemukan dengan eksekutif dan legislatif. Hanya saja, jalannya hearing nampak buntu. Wali murid seakan tidak puas dengan jawaban pemerintah sehingga muncul cacian hingga protes-protes keras terhadap Sekda.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, mengatakan solusinya saat ini disepakati jika Pemda bakal menyeleseikan hal itu paling lambat (30/9) mendatang.

“Hal lain yang menjadi teknis, nanti Komisi III akan berkoordinasi terus dengan Dikbudpora KLU. Agar tidak terjadi kesalahan lagi, maka pemerintah akan menarik semua ijazah dulu dan berita acara itu dibawa ke Lembaga pusat untuk dijadikan bukti,” paparnya.

“Apakah kepala sekolah lama atau baru yang berhak tandatangan nanti mereka yang putuskan, sehingga ada kepastian hukum yang jelas bagi kepala sekolah ini,” pungkas Ardianto.(iko)