BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Dewan Minta Sekda KLU Diganti, Loh Kok?….

juru-bicara-koalisi-partai-pendukung-nasa-di-dprd-sainur
juru-bicara-koalisi-partai-pendukung-nasa-di-dprd-sainur

kicknews.today Lombok Utara – Disharmonisasi antara Legislatif dan Eksekutif dituding oleh Koalisi partai pendukung Najmul-Sarif (NASA), merupakan ulah Sekda KLU, Suardi. Oleh sebab itu, mereka menuntut agar Sekda dicopot dari jabatannya.

“Kami dari tim-tim koalisi di DPRD KLU, meminta dilakukan evaluasi terhadap Sekda. Dia biang kerok tidak harmonisnya hubungan ini. Selain itu, sebagai Ketua TAPD dia tidak bisa menjalankan tugas dengan baik,” ujar juru bicara Koalisi partai pendukung NASA di DPRD, Sainur kepada Pers di ruang kerja Wakil Ketua II DPRD KLU, Rabu (21/9).

Tudingan Sainur bukan tanpa alasan, beberapa hal yang disepakati legislatif dan eksekutif, tidak berjalan optimal. Malah, apa yang dijalankan justru kerap tidak sesuai hasil kesepakatan.

“Misalnya pada realisasi Bansos 2015 yang kasusnya saat ini masih di meja penegak hukum. Walaupun Bupati dan DPRD sepakat terhadap salah satu program, tapi mental lagi di Sekda. Kalau mau jujur, tidak hanya DPRD koalisi NASA yang minta Sekda diganti, tapi bisa saya pastikan, 75 persen Anggota DPRD KLU punya keinginan yang sama,” cetusnya.

Jalannya visi misi Bupati untuk 5 tahun ke depan, sangat ditentukan oleh peran seorang Sekda. Jika disharmonisasi ini berlarut, program Bupati dinilai bisa menjadi taruhan.

“Keberadaan Sekda merupakan pertaruhan bagi penerapan visi misi. Belum lagi kita bicara harmonisasi dengan DPRD. Kami undang saja tidak hadir, ini kan termasuk pembangkangan namanya,” terangnya.

“Kami minta segera, secepatnya (Pergantian Sekda). Sebelum pembahasan APBD murni 2017, kami sudah harus berhadapan dengan Ketua TAPD yang baru,” tandasnya didukung oleh beberapa Dewan lain yang hadir.

Sementara itu, Sekda KLU, Suardi yang dikonfirmasi memilih irit komentar. Ia menilai pergantian itu mesti merujuk pada regulasi UU tentang ASN.

“Kan semua dievaluasi, dan bukan kita yang melakukan, tapi sudah dilakukan Provinsi. Di ASN juga jelas, pergantian hanya dilakukan apabila terjadi kekosongan, itu pun melalui Pansel. Kalau yang masih aktif, cukup evaluasi, dan itu sudah dilakukan,” katanya.(iko).

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Dewan KLU Beri Sinyal Atasi Sampah di Tiga Gili

  kicknews.today – Usulan pembelian lahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) sepertinya ...