dr. Mawardi Sudah Tak Terima Gaji PNS Lagi

Kepala BKD NTB Abdul Hakim
Kepala BKD NTB Abdul Hakim

kicknews.today Mataram – Status dr Mawardi sebagai PNS belum berubah. Meski diketahui menghilang tanpa jejak setelah meninggalkan rumah dinasnya sejak tanggal 23 Maret 2016 lalu. Sebelumnya, pada tanggal 7 September 2016, Ir H. Abdul Hakim pernah mengatakan bahwa BKD sedang memproses SK pemberhentian Mawardi.

Keterangan terakhir dari Abdul Hakim, hingga saat ini SK pemberhentian itu belum bisa diproses.

“Belum bisa kita proses pemberhentiannya,” ungkapnya, Selasa (20/9).

Mantan Asisten I Setda NTB itu mengatakan bahwa sebelumnya, dr Mawardi direncanakan akan diberhentikan dari PNS. Setelah 3 bulan tidak menjalankan tugas tanpa keterangan. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahkan, dalam pasal 10 PP tersebut pada Bab III tentang hukuman disiplin, terutama bagian ketiga yang mengatur Pelanggaran dan Jenis Hukuman  disebutkan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Mengingat dr Mawardi tidak menjalankan kewajibannya karena hilang, BKD kemudian akan memberhentikan dr Mawardi sebagai PNS apabila telah 6 bulan menghilang. Dasar hukum yang digunakan yaitu PP Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

“Memang sempat kita pikir bisa diberhentikan, namun mengacu pada PP, harus ditunggu 6 bulan dulu,” katanya.

Dia mengaku, saat ini tinggal 2 hari lagi akan genap 6 bulan dr Mawardi menghilang. Namun BKD juga mengaku telah menemukan aturan yang lain sehingga tidak bisa memproses pemberhentian tersebut.

“Tinggal beberapa hari lagi memang akan 6 bulan, tapi ternyata ada aturan yang mengatur itu. Harus setahun dia hilang baru kita berhentikan dan statusnya dianggap telah meninggal dunia kalau sudah setahun,” terangnya.

Payung hukum yang mengatur itu sama yaitu PP 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dijelaskan Hakim, pada Bab II tentang pemberhentian, khususnya bagian ketujuh mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang.

Berdasarkan aturan tersebut, maka saat ini status PNS dr Mawardi masih aman dan tidak akan diberhentikan. BKD mengambil keputusan berdasarkan aturan tentang pemberhentian PNS itu.

“Jadi nanti setelah setahun baru kita berhentikan,” cetusnya.

Lalu bagaimana dengan gaji dan tunjangan dr Mawardi selaku PNS ? Menurut Hakim, status dr Mawardi saat ini bukanlah pejabat yang memegang Jabatan Tinggi Pratama (JPT) atau eselon II. Ia hanya PNS biasa yang sudah diberhentikan sebagai Dirut RSUD Provinsi NTB, sehingga secara otomatis semua tunjangannya sudah tidak diberikan lagi.

Begitu juga dengan gaji yang menjadi hak dr Mawardi selaku PNS. Daerah sudah tidak lagi memberikan gaji kepada dr Mawardi.

“Gajinya kita tahan kok, jadi gak kita berikan,” ucapnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat