in

Pemprov Diminta Tegas Tangani Persoalan Lahan di Tiga Gili

suasana destinasi pariwisata gili trawangan lombok utara
suasana destinasi pariwisata gili trawangan lombok utara
suasana destinasi pariwisata gili trawangan lombok utara

kicknews.today Lombok Utara – Pemprov NTB diminta lebih serius mengatasi persoalan di Tiga Gili. Pasalnya, sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno seharusnya mendapat porsi perhatian lebih dari Pemprov.

“Gili Trawangan ini kan KSP, tetapi sampai sekarang masih banyak permasalahan yang belum tuntas. Misalnya menyangkut retribusi dan bangunan yang melanggar izin,” ujar Camat Pemenang Fahri, dalam rakor pembinaan dan pembangunan dengan Pemprov NTB di KLU, Senin (19/9).

Persoalan lain, yakni seperti tanah provinsi yang ada di Gili Trawangan seluas 100 yang HGU-nya telah diberikan kepada PT. GTI 65 hektare, PT. WAH 25 hektare, dan dibagikan kepada masyarakat untuk dikelola seluas 10 hektare.

“Ada 145 orang yang diberikan HGB di tanah 10 hektare itu. Yang jadi masalah terutama tanah PT. GTI, karena sekarang 10 persen tanah sudah ditempati dan tidak mengantongi izin. Sehingga ketika daerah ingin mengambil retribusi dari lahan yang ditempati tidak bisa dilakukan,” jelasnya

“Kita terkenal sebagai daerah wisata tapi hasil yang diperoleh dari sana sangat minim. Ini karena kurang ketegasan sejak dulu,” cetusnya.

Bahkan, diklaimnya saat ini lahan tersebut sudah ditempati sekitar 600 KK.

“Mohon bagaimana usaha Pemprov untuk menuntaskan persoalan ini. Dengan begitu Pemprov dan Pemkab Lombok Utara bisa mendapatkan hasil dari sana,” tandasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Pemprov NTB M. Nasir mengatakan penertiban pernah dilakukan pada 1992 dengan melibatkan semua unsur tetapi tidak berhasil.

“Sekarang Pemprov sudah membuat tim penertiban aset termasuk Pemkab Lombok Utara didalamnya. Tetapi Pemprov tidak akan mengambil langkah langsung mengusir masyarakat di lahan PT. GTI itu. Perlu upaya kemanusiaan terlebih dulu,” ungkapnya.

Lahan di Gili Trawangan memang sudah sering berpindah tangan tanpa proses yang jelas, sehingga Pemkab Lombok Utara tidak bisa mendapatkan pemasukan retribusi dari penerbitan perizinan.

“Hal ini kan salah satu sumber PAD Lombok Utara. Apalagi sektor pariwisata Lombok Utara mendominasi PAD Lombok Utara,” pungkasnya.(iko).

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote