BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

BK Larang Dewan Interfensi Proyek, Distamben Diajak Buka Mata Lebar-Lebar

Ketua BK DPRD NTB H. Busrah Hasan
Ketua BK DPRD NTB H. Busrah Hasan

kicknews.today Mataram – Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB mulai angkat bicara atas ulah oknum Dewan yang diduga “main” dalam proyek Distamben NTB untuk pembangunan sumur bor senilai Rp 900 juta. Selaku alat kelengkapan Dewan yang mengurusi kode etik Wakil Rakyat tersebut, Badan Kehormatan memberi peringatan pada para anggota dewan yang diduga terkait.

“Jika mengarahkan program ke daerah pemilihannya yang dianggap sangat dibutuhkan, wajar. Tapi bukan mengatur, apalagi langsung mengerjakan proyek dan mengatur sistem untuk mengintervensi kerja-kerja SKPD, maka itu masuk pelanggaran kode etik,” ungkap ketua BK DPRD NTB, H. Busrah Hasan, Jumat (16/9).

Politisi Golkar itu menyarankan, agar dugaan permainan proyek sumur bor di Dinas Pertambangan dan Energi NTB senilai Rp 900 juta jangan sampai terjadi dan terulang. Maka sebaiknya antara anggota DPRD dan SKPD lingkup Pemprov, perlu duduk bareng sebelum penyusunan Dipa dilakukan. Sehingga, perbedaan interpretasi antar dua lembaga dalam realisasi program aspirasi bisa tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

“Namanya program aspirasi itu harus dilaksanakan terpisah, karena memang beda antar wilayahnya. Kecuali, jika masih dalam satu kawasan, maka baru baru boleh digabungkan,” ujar Busrah.

Mantan Kadis Perikanan dan Kelautan NTB itu mencontohkan, antara Kecamatan Empang dan Plampang di Kabupaten Sumbawa dengan Kecamatan Selaparang dan Sekarbela di Kota Mataram jelas beda kondisinya, meski berada dalam satu provinsi. Menurutnya, di Kecamatan Empang dan Plampang belum tentu bisa menemukan titik air meski menggali hingga kedalaman 50 meter atau lebih. Dibandingkan di Kota Mataram yang mungkin hanya dengan mengebor hingga kedalaman 10 meter. Sudah mampu menghasilkan air dalam kapasitas kubikasi banyak.

“Disinilah perlu dilihat kondisi dan topografi daerahnya terkait penggabungan proyek kedalam satu paket tender secara bersamaan. Saya bukan setuju adanya penunjukan langsung (PL), tapi jika memang beda wilayah, ngapain dipaksa untuk ditenderkan. Kecuali, di Plampang dan Empang yang memang berdekatan, silahkan digabungkan kedalam tender yang masuk ke ULP Pemprov NTB,” jelas Busrah.

Ia sangat menyayangkan, langkah SKPD terkait yang mengembalikan program aspirasi untuk proyek sumur bor di Dinas Pertambangan Energi NTB senilai Rp 900 juta itu ke Dinas PU Nusa Tenggara Barat.

“Proyek sumur bor itu sangat dibutuhkan rakyat dalam kondisi kekeringan saat ini. Seharusnya, diomongkan baik-baiklah, kan program asiprsai sumur bor dewan lainnya juga lancar, kenapa yang lima paket itu mengalami persoalan. Akhirnya yang akan paling dirugikan adalah masyarakat”. pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Ini Cara Anggota DPRD NTB Kikis Angka Kemiskinan

  Kicknews.today – Salah seorang Anggota DPRD NTB, H Lalu Pelita Putra menyampaikan, masih banyak ...