in

Dituding Intervensi Dinas, Muzihir Sebut Kadistamben Tak Jujur

H Muzihir menunjukan bukti pemilik proyek yang masuk catatan Distamben
H Muzihir menunjukan bukti pemilik proyek yang masuk catatan Distamben
H Muzihir menunjukan bukti pemilik proyek yang masuk catatan Distamben

kicknews.today Mataram – Setelah mencuatnya nama oknum anggota DPRD NTB, yang diduga “main” proyek pembangunan sumur bor di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB yang bernilai Rp 900 juta. Membuat oknum Anggota Dewan bersangkutan angkat bicara.

H. Muzihir Anggota Fraksi PPP DPRD NTB itu malah menuding Kepala Distamben melakukan pembohongan publik yang ia duga telah mencatut namanya ikut bermain proyek. Terlebih disebut mengatur agar pelaksanaan proyek itu tidak ditender dan meminta dilaksanakan dengan penunjukan langsung (PL).

“Memang saya pernah mendatangi Distamben untuk menanyakan aspirasi yakni program sumur bor. Namun, tidak pernah mengintervensi, apalagi mengatur supaya penunjukan langsung. Wah ini pembohongan publik,” ungkapnya, Rabu (14/9).

Dikatakannya, kedatangannya tiga bulan lalu adalah untuk sekedar mempertegas waktu realisasi proyek yang diajukan oleh lima orang anggota dewan tersebut. Yakni, 1 unit di Kelurahan Karang Pule Sekarbela Mataram sebesar Rp 200 juta milik Hj Wartiah.

Kemudian, di Dusun Mangkung Lauk Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, nilainya sebesar Rp 150 juta merupakan aspirasi HL. Sudiartawan. Selanjutnya di Koka Tamor Desa Empang, Sumbawa nilai Rp 200 juta merupakan aspirasi H. Johan Rosihan.

Tidak hanya itu, pembangunan sumur bor di Ponpes Yatofa Bodak Lombok Tengah nilai sebesar Rp 200 juta, aspirasi H. Humaidi dan di Lingkungan Pejeruk Dasan Agung sebesar Rp 150 juta aspiras dirinya sendiri.

“Nah, yang di pejeruk sumur bor sudah ada, namun mesinnya rusak dan tambah instalasi saja,” kilahnya.

Menurutnya, soal dirinya disebut memaksa agar tidak ditender memang tidak pernah dilakukan. Hanya saja, kembali ke aturan dan pengalamannya sebagai pengusaha bidang konstruksi. Dinas tidak punya alasan untuk mentender. Karena pagu dana pekerjaan dibawah Rp 200 juta. Sehingga menurutnya harus penunjukan langsung.

“Karena tidak masuk akal, tak sarankan dana itu dikembalikan ke BPKAD, kemudian dialihkan ke PU,” cetusnya.

Disatu sisi, Ketua komisi IV DPRD NTB,  H. Wahidin M. Noer yang langsung mengklarifikasi Distamben, Rabu (14/8) mengatakan, pengakuan Kadistamben, anggaran tersebut sudah dikembalikan ke BPKAD dan tidak ada intervensi dari dewan apalagi sampai main dengan diminta untuk ada penunjukan langsung.

“Pengakuan sih, tidak intervensi dan sudah tidak ada masalah,” terangnya.

Sementara, Kadistamben Pemprov NTB, Muhamad Husni enggan berkomentar pasca dipanggil Komisi IV untuk diklarifikasi dugaan oknum dewan yang diduga main proyek tersebut. (prm)