KUA PPAS Pemprov NTB Disepakati Dewan Menjadi RAPBDP

wakil ketua dprd ntb, tgh mahally fikri
wakil ketua dprd ntb, tgh mahally fikri

 

kicknews.today Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, sepakati KUA PPAS yang diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk diparipurnakan menjadi nota kuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Provinsi NTB 2016.

“Benar, KUA PPAS itu sudah kita sepakati yang kemudian akan diparipurnakan tanggal 19 September mendatang,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB, TGH Mahally Fikri, Rabu (14/9).

Dikatakannya, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB sebesar Rp 3,576 triliun pada APBD murni 2016. Ada penambahan pada APBDP 2016 berjumlah ratusan miliar menjadi Rp 3,769 triliun. Sumber penambahan itu adalah dari Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp 10 miliar, kemudian dari Silpa tahun 2015 sebesar 140 miliar, termasuk juga Dividen terhutang saham dari PT. DMB.

Meski KUA PPAS sudah ditanda tangani dan sepakati, belum bisa dipastikan bahwa semua yang tertuang didalamnya langsung menjadi APBDP. Karena akan kembali dibahas tingkat Komisi yang menjadi “leading sektor” masing-masing SKPD.

“Pada pembahasan ditingkat Komisi, bisa saja apa yang sudah dituangkan untuk beberapa program kegiatan berubah, tergantung Komisi. Misal, kalau Komisi bersangkutan menganggap ada anggaran penggunaan tidak menyentuh program masyarakat, bisa dipindah ke SKPD lain,” katanya.

Perubahan posisi dana program tidak merubah jumlah belanja langsung maupun tidak langsung, begitu juga halnya dengan postur anggaran.

“Ini kan belum final menjadi APBDP karena masih ada proses rasionalisasi ditingkat Komisi. Bisa saja, SKPD yang gemuk anggaran dikurangi dan dipindahkan ke SKPD yang dianggap sangat membutuhkan,” terangnya.

Sementara ketua TAPD Provinsi NTB, H. Rosiady Sayuti membenarkan bahwa KUA PPAS sudah disepakati dan tinggal dibahas tingkat Komisi sebelum diparipurnakan.

“Kita serahkan saja ke Komisi, mengenai ada dana yang mungkin mau dipindah mengacu pada kebutuhan, itu kebijakan Komisi. Namun, tanggal 19 September nanti paripurna nota keuangan RAPBDP,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat