BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Evaluasi Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran Alasan Pemangkasan DAU

ketua-fraksi-pks-dprd-ntb-h-johan-rosihan
ketua komisi iii bidang keuangan dan perbankkan dprd ntb, H Johan Rosihan

kicknews.today Mataram – Alasan terpangkas atau ditundanya Dana Alokasi Umum (DAU) untuk beberapa daerah termasuk NTB, menurut Ketua Komisi III Bidang Perbankan DPRD NTB, H Johan Rosihan karena Pemerintah Daerah masih menggunakan rumus rumah tangga.

Ia mengatakan hal itu setelah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan (Menkeu) RI beberapa hari lalu. Banyak hal dijelaskan terkait alasan Pemerintah Pusat memangkas DAU tersebut. salah satunya. Selain itu, banyaknya saldo anggaran yang tersisa disebabkan eksekusi atau realisasi anggaran minim, juga menjadi pertimbangan.

“Sebenarnya bukan salah Pemerintah Pusat, ini salah Pemerintah Daerah yang membuat laporan keuangan tanpa dipikirkan atau tidak akurat arah penggunaannya,” ungkap ketua Fraksi PKS itu, Kamis (8/9).

Dipaparkannya bahwa Pemerintah memberlakukan penindaan merujuk juga pada data realisasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, bersangkutan dengan laporan rutin alias laporan rumus rumah tangga dan dana bagi hasil yang mengendap.

“Ada uang belum dibelanjakan itu dilaporkan, sehingga pusat mengambil sikap semacam koreksi bendahara untuk daerah supaya tidak memberikan laporan yang salah,” katanya.

Dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Keuangan, diinfokan juga bahwa Presiden RI Joko Widodo akan mengumpulkan semua Gubernur dan Kepala Daerah yang terkena imbas pemangkasan.

Namun disamping itu semua, Pihak Kementerian memberi angin segar bahwa DAU yang tertunda akan dibayarkan tahun 2017. Maka tahun depan akan ada dua alokasi DAU yang diajukan. DAU 2017 dan DAU terhutang 2016.

Karenanya Komisi III berencana mengumpulkan semua bendahara dan keuangan daerah untuk membedah dan mencari solusi untuk persaolan yang dialami. Karena menurut hitungan Pusat dana yang ditunda itu nilainya baru sekitar 50 persen dari jumlah dana yang tak bisa direalisasikan, yang jumlahnya sampai 200 milyar rupiah lebih.

“Jelas kita kumpulkan semua bendahara, kenapa bisa memberikan laporan rutin berdampak pada pemangkasan DAU terutama Provinsi dan tiga daerah tingkat dua lainnya.” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi meyakini bahwa yang terjadi saat ini bukanlah penundaan namun pengurangan. Bahkan ia mensinyalir akan ada lagi rasionalisasi anggaran tahap tiga, disebabkan minimnya realisasi tax amensty.

“Kita sudah ajukan protes keras ke Kemenkue, bukan NTB aja protes melainkan juga 20 daerah lain,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Presiden Jokowi Pilih ke NTB di Tiga Tahun Masa Pemerintahannya

  Hari ini, tanggal 20 Oktober 2017 pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, ...