BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kadisnya Bilang, Ratusan Juta Dana Aspirasi Macet di Distamben

kepala-distamben-provinsi-ntb-muhammad-husni
kepala-distamben-provinsi-ntb-muhammad-husni

kicknews.today Mataram – Salah satu SKPD yang realisasinya rendah adalah Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Jumlah pagu yang dimiliki SKPD tersebut sebesar Rp 63.825.253.900. Anggaran yang sudah terserap untuk keuangan adalah 31 persen dan fisik 47,68 persen. Bahkan dari 38 paket yang dimiliki, masih ada 11 paket belum dilakukan lelang.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB, Muhammad Husni tentu saja tidak ingin dianggap memiliki kinerja lamban. Dikatakan, salah satu penyebab serapan anggaran tidak maksimal karena terdapat anggaran yang tidak bisa dieksekusi.

“Ada anggaran kita kembalikan berkaitan paket pembuatan sumur bor senilai Rp 900 jutaan merupakan dana aspirasi salah satu anggota dewan,” ungkap Husni kepada saat akan melaksanakan shalat Zuhur di Musholla Komplek Kantor Gubernur NTB.

Dituturkan, Anggota DPRD Provinsi NTB tersebut hanya satu orang. Oknum dewan tersebut memaksa agar paket tersebut tidak dilelang dan meminta penunjukan lansung saja. Sementara dalam aturan, paket dengan nilai itu harus melalui proses lelang.

“Masalahnya, anggota dewan itu minta supaya penunjukan lansung. Sementara kami tidak berani melanggar aturan, ya kita tunda saja,” bebernya.

Husni tidak mau menyebut nama oknum dewan yang dimaksud. Bahkan untuk inisial saja enggan ia beberkan. Namun yang jelas, anggota dewan yang dimaksud hanya satu orang dan program sumur bor rencananya akan dibuat di beberapa titik.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Wahidin HM Noer selaku mitra kerja Distamben mengaku sangat kaget dengan adanya ulah oknum dewan tersebut. Menurutnya, kalau nilainya di atas Rp 200 juta aturan harus lelang dan tidak boleh penunjukan lansung.

“Siapa sih oknum dewan itu, Distamben kan mitra kerja kami jadi tolong donk sebut nama dewan itu biar jelas,” pintanya.

Dirinya mengimbau kepada semua SKPD mitra Komisi IV, khususnya Distamben, agar mengutamakan koordinasi dengan pimpinan komisi. Dengan begitu, hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi karena ujungnya hanya akan merugikan rakyat saja.

Kendati demikian lanjutnya, ia mempertanyakan paket sumur bor dengan nilai lebih dari Rp 900 juta tersebut. Karena, sepengetahuan, tidak ada dana aspirasi untuk sumur bor dengan nilai sebesar itu.

“Jangan sampai mengada-ada atau bohong Kadis itu, karena tidak ada dana aspirasi sebesar itu,” pungkasnya.(prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Mohan: Mulai Agustus Pimpinan SKPD Harus Eksen, Kalau tidak…

  Mataram – Beberapa SKPD di Pemerintah Kota Mataram hingga saat ini masih kesulitan menjalankan ...