BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Gubernur NTB Belum Tahu Detail Pengajuan Kenaikan Tunjangan Dewan

Gubernur NTB, TGH  M Zainul Majdi
Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi

kicknews.today Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH. M. Zainul Majedi mengaku belum mengetahui secara detail usulan rencana kenaikan tunjangan perumahan untuk 65 orang Anggota DPRD NTB.

“Saya belum tahu soal usulan kenaikan itu,” ungkapnya Selasa (6/9).

Menurutnya, Ia belum pernah melihat adanya format pengajuan usulan kenaikan tunjangan perumahan Anggota DPRD yang sudah diproses melalui rancangan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Keputusan kenaikan tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD NTB harus memliki landasan hukum yang kuat. Tidak hanya itu, paling penting adalah kenaikan tersebut bisa dilakukan jika keuangan daerah memungkinkan.” Tambahnya.

DPRD NTB mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan bagi 65 anggota Dewan, dari Rp.9 juta menjadi Rp.14 juta.

Disisi lain, Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin memastikan akan ada kenaikan tunjangan perumahan bagi 65 anggota DPRD di daerah itu.

“Yang pasti akan ada tambahan, tetapi sebelum itu ditambah perlu ada Surat Keputusan Gubernur.” kata Muhammad Amin.

Rencana penambahan tunjangan perumahan bagi para wakil rakyat tersebut, sebetulnya sudah masuk dalam pembahasan APBD murni tahun 2016. Hanya saja, belum bisa dieksekusi. Karena saat itu masih ada yang dirasa lebih harus diprioritaskan.

Namun, Wagub NTB menegaskan kenaikan tunjangan perumahan bagi 65 anggota DPRD itu, harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Apalagi, saat ini Pemerintah Pusat tengah menerapkan kebijakan pemotongan anggaran. Salah satunya, melalui penundaan DAU yang pasti mempengaruhi postur keuangan daerah di APBD.

“Memang situasi saat ini tidak normal dengan adanya kebijakan penundaan DAU tersebut, tetapi penambahan itu bisa saja dilakukan, asalkan tidak mempengaruhi kondisi keuangan daerah,” jelasnya.

Menurut Amin, persoalan kenaikan tunjangan perumahan bagi para wakil rakyat di DPRD NTB bukan pada layak atau tidak layak, namun lebih kepada soal aturan, kepantasan dan kepatutan.

Selain itu Pemerintah juga perlu memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan tim independen dari Universitas Mataram (Unram). Termasuk aturan yang harus diikuti.” tegas Amin. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Dewan Usul Minta Naik Gaji, Pemprov NTB: Kita Lihat Kemampuan…

  Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih mengkaji usulan DPRD NTB terkait ...