BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Pemprov NTB Masih Rendah

para SKPD lingkup Pemprov sebelum ikuti evaluasi akuntabiltas kinerja
para SKPD lingkup Pemprov sebelum ikuti evaluasi akuntabilitas kinerja

kicknews.today Mataram – Setelah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun sebelumnya. Hasilnya tidak memuaskan. Kementerian PAN-RB bidang koordinasi pemantuan, evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan II, memberi nilai CC.

“Ada beberapa capaian indikator belum bisa dipenuhi oleh beberapa SKPD sehingga, dinyatakan akuntabilitas kinerja rendah,” ungkap Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Tribudi Prayitno, Senin (5/9) didepan Asisten Deputi koordinasi pemantuan, evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan II, Kemenpan-RB, Nadimah.

Dikatakannya, capaian indikator yang dimaksud adalah, tidak singkronnya program dengan yang dituangkan dalam RPJM. Indikator itu menjadi bahan evaluasi Kementerian PAN-RB setiap tahun. Evaluasi NTB berada pada urutan 19 setelah DKI Jakarta dari 34 Provinsi.

Tribudi optimis tahun ini akan meningkat. Dasarnya tahun sebelumnya, nilai hasil evaluasi Kemenpan-RB untuk Provinsi NTB, pada tahun 2014 sebanyak 58,13. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 58,65.

Terdapat enam SKPD bakal dievaluasi lebih mendalam oleh tim dari Kemenpan-RB seperti, Bappeda, Inspektorat, Disnakertran, Dishubkominfo, Distamben dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP).

Terpisah, Sekda NTB H Rosiady Sayuti memaparkan kendala penyebab rendahnya akuntabilitas kinerja SKPD. Diantaranya tidak sinkronnya pelaporan ketepatan waktu perjalan dinas SKPD, yang dinilai tidak konsisten saat adanya evaluasi karena tidak hadiri dalam kegiatan yang dimaksud.

“Penilaian ini dikompetisikan untuk memotivasi Dinas bekerja lebih baik. Harapan supaya lebih baik kedepannya,” katanya.

Yang menjadi kendala utama adalah dokumen pendukung RPJM yang belum lengkap, terutama cara yang digunakan untuk mencapai indikator dalam RPJM. Dimana masing-masing indikator harus ada peraturan gubernur seperti diminta oleh aturan. Hanya saja, Pemprov NTB belum melaksanakan.

“Banyak program tidak nyambung antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota,” cetusnya.

Hal itu disebabkan, masing-masing daerah mempunya visi-misi berbeda, Pemda Tingkat Dua terkadang fokus pada program menyesuaikan kondisi wilayahnya. Sebagai contoh program penanggulangan kemiskinan, tidak jarang arah tujuan program sama namun targetnya beda.

“Mudahan tahun depan capai target bisa dapat penilaian CC ke B,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Dewan NTB Sebut, Sumbawa Miliki Potensi Tapi Minim Pengelolaan

  Mataram – Salah seorang Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi NTB, H. Lalu ...