BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Sosial

Prof. Galang Asmara
Prof. Galang Asmara

kicknews.today – Salah satu gejala sosial yang seringkali terjadi di tanah air adalah konflik sosial yang dapat melibatkan dua atau lebih kelompok masyarakat. Sudah banyak sekali kasus-kasus konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai contoh misalnya kasus konflik Poso, Mesuji, Ngali Renda, Monjok-Karang Taliwang dan lain-lain. Potensi konflik di tanah air termasuk di Propinsi NTB memang cukup besar. Hal ini disebabkan karena adanya keberagaman di kalangan masyarakat Indonesia, baik suku, agama, golongan. Adanya perbedaan kepentingan dan faham diantara kelompok masyarakat juga membuat kerap kali terjadi silang pendapat yang berujung pada terjadinya konflik di antara kelompok masyarakat. Sasanti Bhineka Tunggal Ika dan lagu Satu Nusa – Satu Bangsa nampaknya belum mampu mempersatukan kepentingan-kepentingan dan faham yang berbeda di kalangan masyarakat Indonesia.

Konflik seolah-olah merupakan warisan kehidupan sosial yang selalu muncul dalam berbagai keadaan. Konflik dalam kenyataannya seringkali terjadi akibat dari menguatnya ketidakpuasan dan ketidaksetujuan atau kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus menerus. Adanya kelompok-kelompok di dalam masyarakat selain dapat menciptakan hubungan yang saling melengkapi akan tetapi dapat pula melahirkan konflik. Perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat di suatu wilayah kerap menjadi pemicu pecahnya bentrok antar mereka. Terkadang di tengah konflik itu ada saja orang yang memanfaatkan situasi itu sehingga menjadi konflik berkepanjangan.

Konflik sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk interaksi yang ditandai oleh keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik sosial dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Bagi bangsa Indonesia tentu hal itu dapat mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Motif terjadinya konflik sosial dapat bermacam-macam diantaranya berupa: persaingan secara ekonomis, perbedaan keyakinan, persaingan politik, kesenjangan sosial, konflik perbatasan wilayah dll. Apapun motifnya setiap konflik sosial harus dapat dicegah dan diatasi. Dalam rangka penanggulangan terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah sesungguhnya telah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya dengan mengeluarkan undang-undang khusus penanganan konflik sosial, yakni UU Nomor 7 tahun 2012 dengan aturan pelaksanaannya, yakni PP No 2 tahun 2015, serta sejumlah peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri, daintaranya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Permendagri No 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Menurut peraturan tersebut, penanganan konflik sisial bukan saja menjadi tanggung jawab aparat keamanan atau pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan konflik bahkan sangat penting terutama dalam upaya penyelesaian secara damai. Peran serta masyarakat dalam penanganan konflik sosial dalam UU Nomor 7 tahun 2012 dan PP No 2/2015 diatur di dalam bab tersendiri yakni Bab VII UU No. 7/2012 dan Bab VI PP No 2/2015.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2012, penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Yang dimaksud dengan Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Menurut peraturan tersebut masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik meliputi: pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan oleh: a. tokoh agama; b. tokoh adat; c. tokoh masyarakat; d. pranata adat; dan/atau e. pranata sosial. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. pembiayaan; b. bantuan teknis; c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi Korban Konflik; dan/atau d. bantuan tenaga dan pikiran.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu penyelesaian konflik menurut UU tersebut adalah Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Mekanisme penyelesaian konflik oleh Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.
  • Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.
  • Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial memiliki. kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.
  • Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.
  • Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

Dalam rangka penanganan konflik sosial oleh masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

  • Menciptakan kesadaran arti berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan republik Indonesia;
  • Memberikan penyadaran tentang hakikat bersaudara dalam prinsip lakum dinukum waliadin;
  • Memberikan penyadaran tentang pentingnya penyelesaian secara musyawarah dan pengadilan;
  • Melibatkan sarana-sarana komunikasi massa seperti wayang;
  • Pemberdayaan pranata lokal seperti Majelis Adat Sasak, Forum Lintas Agama, Forum Lintas etnis, dengan pengakuan atas keberadaannya dan pemberian keterampilan, dll.
  • Tidak menjadi provokator konflik;
  • Mewujudkan integrasi sosial antara lain melalui: penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi.

Akhirnya perlu ditegaskan di sini, bahwa konflik sosial bagaimanapun kecilnya harus segera ditanggulangi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara. Peran serta masyarakat dalam penangulangan konflik sangat diperlukan, baik yang bersifat pencegahan maupun penanganan kasus. Dalam proses penanggulangan konflik oleh masyarakat diperlukan strategi-strategi tertentu antara lain, melalui penyuluhan, pemberdayaan pranata lokal, mewujudkan integrasi nasional, dan lain-lain.

Oleh : Prof.Dr. Galang Asmara, SH, M.Hum

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Ibarat Bahtera Rumah Tangga, Bagaimana Jadinya Bajang Tanpa Amin

  Oleh: Buyung Sutan Muhlis Ibarat dalam sebuah bahtera rumah tangga, tercapainya keberhasilan seorang suami, ...