in

Akhirnya, Saham PT DMB Resmi Dijual, PDI Masih Ngotot Tolak

Rapat Paripurna permohonan penjualan saham 6 persen milik PT MDB
Rapat Paripurna permohonan penjualan saham 6 persen milik PT
Rapat Paripurna permohonan penjualan saham 6 persen milik PT MDB di DPRD NTB

kicknews.today Mataram – Setelah melalui berbagai penolakan, termasuk Fraksi PDIP, akhirnya saham PT Multi Daerah Bersaing (MDB) sebanyak 6 persen disepakati untuk dijual oleh Legislatif dan Eksekutif. Setelah diketok pada Rapat Paripurna persetujuan penjualan saham, Rabu (31/8).

Usai rapat paripurna, Direktur PT DMB Andi Hadianto menyampaikan, penjualan itu ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, kajian ekonomi, hukum dan persetujuan berbagai pihak. Mulai dari persetujuan KSB, Kabupaten Sumbawa, Pemprov dan menunggu izin Menkumham serta Kemendagri.

“Kini sudah tidak ada masalah, semua sudah setuju bahkan melalui rapat paripurna anggota DPRD NTB,” ungkapnya.

Saham yang dijual itu merupakan milik PT MDB sebanyak 6 persen di PT DMB dengan asumsi bentuk rupiah sebesar Rp 4,25 Triliun . Selain mendapatkan harga penjualan, daerah juga menerima kompensasi berupa pemberian proyek senilai hampir Rp 1 Triliun dan menempatkan satu komisaris independen di PT NNT.

“Kita tidak hanya menjual kemudian dilepas, melainkan ada perjanjian dalam jual beli (bersyarat). Penjualan akan dilakukan bila persetujuan dari pemerintah daerah dipenuhi dan membayar deviden sebesar Rp 450 miliar,” katanya.

Andi mengaku, investasi yang dilakukan Pemerintah daerah pada perusahaan tambang emas dan tembaga itu merugi. Dimana, modal investasi sebesar 806 miliar lebih namun, pada proses penjualan dengan beberapa hasil kajian justru harganya dalam hitungan nasional jauh dari harapan.

Sementara, saat rapat berlangsung, selaku anggota Fraksi PDIP, Ruslan Turmuzi tetap menolak penjualan saham tersebut sebelum beberapa rekomendasi dan pertimbangan hasil kajian seperti dibayarnya royalti atau deviden yang belum dibayarkan oleh PT MDB sejak 2011 hingga 2015.

“Jika ada kesepakatan tertuang kesanggupan bayar deviden tidak masalah dijual. Termasuk, berikan ruang komisaris putra daerah disana,” terangnya.

Lain halnya dengan Fraksi PPP Nurdin Ranggabarani. Ia berpesan supaya hasil penjualan saham 6 persen tidak boleh dibelanjakan ketempat lain kecuali investasi.

“Uang itu nanti diinvestasikan di Perusahaan Daerah, kalau tidak maka melanggar kesepakatan, bisa dituntut secara hukum,” pungkasnya. (prm)