BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Sumber Tunjangan Perumahan Dewan Yang Akan Naik “Katanya” Bukan Dari DAU

anggota dprd ntb fraksi pdip ruslan turmuzi
anggota dprd ntb fraksi pdip ruslan turmuzi

kicknews.today Mataram – Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 125/PMK.07/2016. Isinya tentang penundaan transfer DAU, yang satu point diantaranya mengarah pada Provinsi NTB, yang juga masuk penundaan sebesar Rp 161,8 miliar.

Kondisi ini tidak merubah keinginan sebagian Wakil Rakyat di gedung Udayana untuk meminta kenaikan tunjangan perumahan. Adanya pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dinilai tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tunjangan Dewan tersebut.

Salah seorang anggota DPRD NTB yang merupakan Politisi PDI-P Ruslan Turmuzi mengklaim telah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang tunjangan itu.

“Tidak ada alasan lagi, Gubernur juga sudah sepakat menaikan tunjangan itu,” ungkapnya, Senin (29/8).

Dia menambahkan, sudah 8 tahun tunjangan perumahan DPRD NTB tidak pernah dinaikkan. Sementara, berbagai kebutuhan pokok dan biaya hidup semakin tinggi setiap tahun.

“Apa bedanya eksekutif setiap tahun naik tunjangannya, kenapa kami tidak pernah dinaikkan,” keluhnya.

Menurut Ruslan, tunjangan perumahan salah satu sumber pendapatan sebagai wakil rakyat. Selain itu, eksekutif juga sudah setuju dan masuk dalam dokumen APBD 2016. Namun direncanakan akan direalisasikan pada APBD-P 2016.

Apabila tahun ini tunjangan perumahan tidak naik maka eksekutif sama artinya telah mengingkari kesepakatan. Hal ini tentunya tidak baik untuk hubungan kedepan. Karena, Gubernur sudah setuju, tinggal tunggu dasar hukumnya saja

Ruslan kembali menegaskan bahwa pemangkasan DAU tidak ada kaitannya dengan permintaan kenaikan tunjangan perumahan. Karena dana tunjangan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tidak ada kaitannya dengan DAU yang terpangkas.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, H Supran menyampaikan bahwa tunjangan perumahan dewan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Apabila daerah mampu tentunya akan direalisasikan.

Kajian juga sudah dilakukan oleh Pemprov seperti appraisal, study banding dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang menjadi dasar hukum sehingga akan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kenaikan tunjangan perumahan dewan.

“Kalau keuangan daerah mencukupi kenapa tidak,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Perhatikan Agendanya dulu..! Jokowi ke IC Pakai Celana, ke Mall Pakai Sarung

  kicknews.today – Cara berpakaian presiden Republik Indonesia, Ir. H Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan ...