BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

NTB Masuk Daftar Daerah yang DAU-nya Ditunda

Wakil ketua dprd ntb bidang keuangan, Mori Hanafi.
Wakil ketua dprd ntb bidang keuangan, Mori Hanafi.

kicknews.today Mataram – Pasca pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menunda penyaluran atau memberlakukan rasionalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk empat bulan kedepan. Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk salah satu dari 169 pemerintah daerah yang terkena penundaan tersebut.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB terpaksa harus kembali merivisi KUA PPAS yang sudah disepakati, yang rencananya malah akan ditanda tangani hari Rabu (24/8). Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat itu dipastikan akan mempengaruhi postur keuangan daerah. Terutama terkait pembahasan APBD Perubahan 2016.

Wakil Ketua DPRD NTB bidang anggaran, Mori Hanafi mengatakan pihaknya urung menandatangani KUA PPAS yang sedianya akan ditanda tangani Rabu (24/8). Dimana, KUA PPAS tersebut harus direvisi kembali hingga senin mendatang.

Pihaknya sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena sangat berpengaruh pada daerah. Pemerintah pusat menunda pembayaran DAU hingga Rp 40 miliar lebih setiap bulannya. Dimulai pada September hingga Desember 2016.

Beberapa waktu lalu Mori menegaskan jika kebijakan pemerintah pusat itu tetap memengaruhi keuangan daerah. Terutama terkait rencana penghematan anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Dikatakan, rencana pengurangan dana dekon tetap akan memengaruhi perekonomian NTB. Terutama kementerian-kementerian yang sebelumnya banyak mengucurkan dana melalui program- program di NTB.

“Dampak yang cukup signifikan yang dapat dialami NTB salah satunya pelambatan perekonomian didaerah,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan yang sebelumnya mengatakan NTB tidak masuk catatan rasionalisasi itu. Kebijakan pemerintah itu kemungkinan lantaran NTB terkena rumus penundaan pembayaran DAU. Ada tiga pertimbangan Kemenkeu, pertama perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun.

” Kemungkinan kita kena rumusan dana kita yang dianggap mengendap di bank, atau masuk katagori Saldo,” papar Johan.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu menilai semua pihak seyogyanya melihat kinerja masing-masing. Lagipula, sejak awal DPRD NTB langsung ke kementerian keuangan guna mengklarifikasi hal ini. Bahkan saat itu pihaknya mendapat jaminan tidak kena penundaan.

“Mestinya, pemprov atau BPKAD berinisiatif lah ketika ada isu begini. Jangan diam dan menunggu, upaya lobi harus dilakukan,” sentilnya.

Tidak hanya NTB, penundaan pembayaran itu juga dialami tiga kabupaten/kota di NTB yakni Kota Mataram Rp 88 Miliar, Kabupaten Sumbawa Rp 90 Miliar, dan Kabupaten Lombok Utara 28,8 miliar. Kebijakan penundaan pembayaran DAU itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016. Kebijakan tersebut dalam rangka penyesuaian porsi belanja negara pada paruh kedua tahun ini.(prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Dari 37,8 Juta, Gaji DPRD NTB akan Naik jadi 51,9 Juta

  Mataram – Sepucuk surat tertanggal 15 Juni 2017 datang dari Sekretariat DPRD Nusa Tenggara ...