in

Polres Lombok Tengah Pecat Lagi Dua Anggotanya Guna Wujudkan Polri Bersih

Baju Batik yang telah disiapkan untuk upacara PTDH
Baju Batik yang telah disiapkan untuk upacara PTDH
Baju Batik yang telah disiapkan untuk upacara PTDH

kicknews.today Praya, Lombok Tengah – Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lombok Tengah pagi ini, Senin (22/8) kembali digelar dan menyatakan dua orang anggotanya resmi dipecat.

Dalam kurun waktu dekat ini dibawah kepemimpinan AKBP Nurodin SIK, Polres Lombok Tengah tercatat sudah dua kali melaksanakan upacara PTDH. Sebelumnya di tahun 2015 dengan resmi juga memberhentikan dua orang anggotanya yang dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik profesi Polri.

Upacara PTDH atas Brigadir Sutaham dan Bripda Deni Hariadi pagi tadi, tidak dihadiri oleh yang bersangkutan sehingga pelaksanaan upacara dilaksanakan secara In-absensia atau tanpa kehadiran personel tersebut.

Dalam keterangan persnya, Kapolres menuturkan bahwa hal ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh anggotanya agar mengerti tugas yang dibebankan negara kepada setiap anggota Polri.

“Berbuat baik saja ada konsekuensinya apalagi perbuatan yang tidak baik. PTDH ini sudah merupakan jalan alternatif terakhir jika sudah benar-benar tidak layak,” jelasnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa hal yang diputuskannya ini merupakan upaya untuk mewujudkan institusi Kepolisian yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan personel yang bertugas didalamnya.

“Ya kalau sudah tidak bisa dibina, daripada merusak institusi tentu lebih baik ambil alternatif terakhir ini” tegasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Loteng, Ipda Majemuk juga menerangkan, PTDH ini berlaku bagi setiap personel dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi, jika sudah berani menginjakkan kaki ke ranah persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri berarti yang bersangkutan sudah siap menerima konsekuensi untuk diberhentikan menjadi anggota Polri.

“Tentu telah dilalui banyak proses dan pertimbangan untuk mencapai PTDH, seharusnya hal ini menjadi pukulan bagi kita semua agar bertugas sesuai dengan ketentuan yang ada dan jangan sampai menyimpang,”  tutur Majemuk. (ddt)