BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Gara-gara Isu Pemangkasan, Pembahasan APBD-P NTB 2016 Molor

Anggota Banggar DPRD NTB, Mori Hanfi
Anggota Banggar DPRD NTB, Mori Hanfi

kicknews.today Mataram – Pembahasan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah, atau kerap disebut APBD-P Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2016 dipastikan molor dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana, tahun 2015 penetapan APBDP pada bulan Agustus, sementara tahun ini dijadwalkan bulan September.

“Ini semua terjadi karena, masih sangat berhati-hati dalam penentapan KUA-PPAS disebabkan pertimbangan adanya isu pusat akan memangkas dana bantuan sebesar Rp 68,8 triliun dimasing-masing daerah,” ungkap wakil ketua DPRD NTB yang juga anggota Badan Anggaran, Mori Hanafi, Kamis (18/8).

Dia menjelaskan, sebenarnya pembahasan akan berjalan lancar kalau tidak ada rencana pemangkasan dana bantuan. Sehingga, sebagai Anggota Banggar ia menyarankan kepada anggota Banggar dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB harus berhati-hati sebelum penetapan.

“Maksudnya belum berani menetapkan, jangan sampai setelah ditetapkan ada perbedaan atau perubahan. Sehingga masih dirundingkan Banggar dan TAPD,” kata Mori.

Politisi Gerindra di Gedung Udayana itu mengaku, kalaupun belum diputuskan oleh pemerintah pusat soal pemangkasan. Dirinya yakin dana Decon yang biasanya dikucurkan sebesar Rp 11 Triliun pasti terpotong. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) besarannya Rp 1,1 triliun dan DBHCHT, belum ada kejelasan apakah masuk rencana pemangkasan atau tidak. Akan tetapi, dirinya yakin tidak masuk rencana pemangkasan.

Alasan lain sehingga masih berhati-hati dalam penetapan APBDP lanjut Mori, adanya rencana pemangkasan dana yang ada dibeberapa Kementerian sebesar Rp 65 triliun. Dana tersebut juga merupakan bagian dana yang biasanya dibagi kedaerah dalam bentuk sharing program akan terpangkas.

“Informasi sementara, yang jelas hanya dana decon saja masuk rencana pemangkasan pusat,” cetusnya.

Kendati demikian, sampai saat ini belum menunjukkan dampak terhadap APBD NTB karena porsinya masih diangka sebesar Rp 3,88 triliun.

“Solusi supaya tidak terjadi perbedaan angka dan persepsi mengenai apakah pemangkasan dan tidaknya nanti. Kami rapatkan bersama pimpinan Fraksi yang ada di DPRD NTB,” ujarnya.

Mori mengaku, TAPD sangat berharap agar segera ditetapkan atau dipercepat. Namun, Banggar masih mempertimbangkan, karena berfikir efesiensi karena jelas terjadi pengurangan sedangkan postur bertambah. Terlebih lagi, terjadi penambahan belanja langsung yang nilainya cukup besar mencapai 139 miliar.

“Tidak apa-apa terlambat penetapan, karena masih diambang toleransi kalau bulan September demi menjaga persepsi perbedaan angka APBDP kita,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Dari 37,8 Juta, Gaji DPRD NTB akan Naik jadi 51,9 Juta

  Mataram – Sepucuk surat tertanggal 15 Juni 2017 datang dari Sekretariat DPRD Nusa Tenggara ...