BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Serapan APBD Rendah, Walikota Bilang Tidak Khawatir

Walikota Mataram H Ahyar Abduh
Walikota Mataram H Ahyar Abduh

kicknews.today Mataram – Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh memaklumi kondisi serapan APBD 2016 hingga triwulan kedua tahun ini masih rendah di bawah 50 persen.

“Laporan secara pasti terhadap serapan APBD 2016, belum kita terima secara resmi, namun kita memaklumi jika serapan APBD masih rendah,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/8).

Pernyataan itu disampaikan menyikapi masih rendahnya serapan APBD Kota Mataram dimana berdasarkan data dari Bagian Administrasi Pengendalian Program (APP) menyebutkan realisasi keuangan APBD triwulan pertama sebesar 12,58 persen atau sekitar Rp169,1 miliar.

Sementara untuk triwulan kedua belum dikalkulasikan, namun kisarannya mencapai sekitar 30-40 persen.

Meski demikian, wali kota optimistis serapan APBD tahun ini dapat mencapai angka maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Capaian realisasi APBD kita setiap tahun selalu di atas 80 persen bahkan hingga 90 persen, jadi saya tidak khawatir,” katanya.

Menurut wali kota, kondisi serapan APBD saat ini dipengaruhi karena dirinya dilantik menjadi Wali Kota Mataram periode kedua pada tanggal 17 Februari 2016 atau ketika APBD 2016 sudah berjalan.

Untuk itu, pada awal menjabat dirinya harus melakukan evaluasi anggaraan terhadap APBD terutama dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) agar bisa diarahkan pada program prioritas.

“Saya bahkan meminta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), untuk tidak merealisasikan anggaran sebelum dievaluasi,” katanya.

Hal itu dilakukan, karena ada beberapa program mendesak untuk dilaksanakan dalam APBD Perubahan 2016 dan disesuaikan dengan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD).

“Kebijakan itulah yang juga mempengaruhi persentase serapan APBD 2016,” ujar wali kota.

Namun demikian, sambungnya, untuk anggaran yang bersumber dari pemerintah seperti dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) tidak ada persoalan, sebaliknya SKPD didorong agar segera melaksanakan programnya.

Akan tetapi, pelaksanaan program dari DAK juga sempat terjadi keterlambatan akibat adanya kebijakan pemerintah pemotongan kegiatan fisik sebesar 10 persen.

“Dampak dari kebijakan pemotongan DAK 10 persen itu, SKPD harus melakukan rasionalisasi anggaran kembali agar tidak menurunkan kualitas pekerjaan yang tentunya membutuhkan waktu,” katanya.

Apalagi saat ini, kata wali kota menambahkan, dirinya khawatir akan ada pemotongan dana transfer daerah seperti yang diwacanakan pemerintah.

“Jika ini terjadi, pemotongan terjadi dua kali dan tentunya mempengaruhi serapan APBD juga,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Dampak Tekanan Rendah di Australia, Praya Tergenang Air

  kicknews.today – Sebelumnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stamet BIL, memprediksikan bahwa tanggal ...