Jadilah yang Pertama Tau

Bantuan Pemerintah Dinilai Sering Salah Sasaran

Kemiskinan di Kota Mataram
Kemiskinan di Kota Mataram

kicknews.today Mataram – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Mori Hanafi menilai salah satu penyebab bertambahnya angka kemiskinan di daerah itu, karena berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah tidak pernah tepat sasaran.

“Selama ini banyak bantuan melalui program daerah maupun pusat yang dikhususkan untuk menurunkan angka kemiskinan tidak pernah sampai ke masyarakat. Alhasil, segala bantuan yang sudah disalurkan tidak pernah memperbaiki nasib mereka,” kata Mori Hanafi di Mataram, Kamis (4/8).

Politisi dari Partai Gerindra ini mengatakan sejatinya program-program yang seharusnya turun, bisa dinikmati masyarakat. Tetapi, kenyataannya sering kali bantuan tersebut sering disalahgunakan.

“Tidak usah jauh-jauh, program bantuan cetak sawah baru saja sering kita temukan di lapangan tidak sesuai dengan tujuan awalnya,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, program cetak sawah baru bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga, penduduk miskin bisa memiliki penghasilan untuk memperbaiki hidupnya. Namun, yang terjadi justru program tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan.

“Percuma anggaran yang sudah dikucurkan. Tetapi hasil yang didapat tidak pernah menjadi kenyataan. Justru yang diperoleh hanya penderitaan,” katanya.

Selain itu, Mori menilai, dari setiap program yang telah diluncurkan pemerintah banyak terjadi kebocoran. Karena ada kebocoran itu, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dua persen sulit terwujud.

Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi NTB sampai saat ini masih ditopang oleh sektor pertambangan, padahal sektor pertambangan tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

“Kita tahu sektor pertambangan ini mampu menyerap tenaga kerja, tetapi sifatnya terbatas. Sementara, di bidang lain seperti pertanian, perkebunan begitu banyak, namun tidak berdampak terhadap meningkatnya taraf perekenomian, karena hasilnya masih dirasa terlalu kecil bagi masyarakat,” jelas Mori.

Lebih lanjut, Mori mengambil contoh di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), daerah yang notabene penghasil tambang terbesar tersebut, apabila sektor tambang dimasukkan, maka KSB masuk 6 besar daerah terkaya di Indonesia. Namun, sebaliknya jika sektor tambang dihilangkan, maka KSB termasuk kabupaten yang miskin.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi terjadi karena selama ini hanya mengenai masyarakat yang berada di menengah ke atas. Sedangkan, masyarakat bawah tidak pernah tersentuh.

“Artinya apa, pertumbuhan ekonomi di daerah kita belum merata,” tandasnya.

Untuk itu, Mori mengatakan untuk menurunkan angka kemiskinan, maka program-program yang sudah dijalankan pemerintah harus bisa tepat sasaran. Sehingga, jangan ada lagi kebocoran di bawah. Pasalnya, masyarakat NTB sangat rentan untuk masuk pada kategori miskin.

“Mestinya ini yang harus diperkuat pemerintah daerah mulai provinsi hingga kabupaten/kota. Sehingga, masyarakat NTB betul-betul bisa menikmati program tersebut,” kata dia. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat