PDIP Upayakan Pembantalan Penjualan Saham NNT

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram  – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Barat berencana menggalang kekuatan ke semua fraksi di legislatif untuk membatalkan persetujuan penjualan 6 persen saham PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) yang dimiliki daerah di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

“Kita menggalang semua fraksi, karena PDI Perjuangan menilai penjulan 6 persen saham daerah ini prosesnya ilegal dan tidak melalui mekanisme aturan yang jelas,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi di Mataram, Selasa (26/7).

Ia menjelaskan, apa yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan, ingin melindungi semua anggota DPRD NTB tidak terjerat masalah hukum. Karena, produk yang mereka putuskan sebelumnya cacat hukum, akibat tidak menggunakan mekanisme melalui sidang paripurna DPRD NTB. padahal, di dalam tata tertib telah diatur hal itu.

Menurut dia, meski pihaknya tidak mempersoalkan penjualan saham, yang awalnya murni business to business (B to B) kini berlanjut ke business to government (B to G) dari PT Multicapital ke PT Medco Energi Internasional Tbk yang dimiliki Arifin Panigoro.

Namun, dari hasil investigasi yang dilakukan PDIP, justru ada informasi berbeda dari yang disampaikan Dirut PT DMB, Andy Hadianto, terkait belum disetorkannya deviden dari PT Multicapital (anak perusahaan Bakri Grup).

“Makanya karena ada perbedaan ini kita ingin kroscek langsung di DPRD NTB,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Fraksi PDIP Ruslan Turmudzi, mengakui dari laporan pihak PT Multicapital, malah mereka telah membayar deviden berikut advance devidennya sejak 1 Januari 2013 hingga tahun 2014 dengan nilai sebesar 3 juta dolar AS lebih untuk deviden dan 35,37 dolar AS untuk advance devidennya.

Tentu, jumlah ini, menurutnya, belum termasuk deviden di tahun 2010 senilai 275 juta dolar AS. Sementara, pajaknya sebesar 39,91 juta dolar AS.

“Kalau dihitung-hitung deviden yang telah dibayarkan mencapai 187 juta dolar AS sejak tahun 2010-2012. Sementara, advance devidennya mencapai 35 juta dolar AS,” jelasnya.

Ruslan Turmuzi mengatakan hingga tahun 2015 pembayaran deviden pun berlanjut. Rinciannya, sudah 16 juta dolar AS ditambah 8,7 juta dolar AS. Sehingga, mencapai 24,7 juta dolar AS yang telah disetorkan anak perusahan PT Bakrie ke rekening PT DMB selama ini.

Bahkan, pada tahun 2016, Pemda NTB telah menerima sebesar 4 juta dolar AS. Itu artinya, uang PT Multi Daerah Bersaing (MDB) masih tersisa 1 juta dolar AS lebih yang akan menjadi pembayaran deviden berikutnya, sepanjang saham yang menjadi hak daerah belum terjual.

“Di sinilah pentingnya sidang paripurna itu, sehingga para pihak akan duduk bareng menjelaskan secara komprehensif, mulai PT DMB yang mengklaim belum pernah memperoleh setoran, begitu pula PT Multicapital yang mengaku telah menyerahkan kewajibannya. Bahkan, ada kelebihan pembayaran dari data setoran transfer mereka yang kita terima selama ini,” terangnya.

Kendati demikina, Ruslan menampik jika ada anggapan tidak menyetujui penandatanganan persetujuan penjualan saham berbeda dengan fraksi lain, serta komisi di DPRD NTB merupakan bagian penolakan terhadap penjualan saham sebanyak 24 persen. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat