Apa Kabar Perda Kawasan Bebas Rokok

ktr-kawasan-tanpa-rokok
ktr-kawasan-tanpa-rokok

kicknews.today Mataram – Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugirtha mengatakan bahwa pengawasan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak maksimal.

Sejak penerbitan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tahun 2013 sampai saat ini, pengawasan tidak maksimal sehingga penerapan perda tersebut belum efektif, katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (24/7).

Pernyataan itu disampaikan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2016, yang salah satunya menganggkat masalah bebaskan Indonesia dari iklan dan asap rokok.

Menurut politikus dari PDI Perjuangan Kota Mataram itu, tidak maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda tersebut karena pemberian sanksi yang masih lemah.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan perokok yang semestinya mendapatkan sanksi sesuai dengan perda tidak dilakukan. Hal ini menjadi salah satu pemicu perda tersebut tidak efektif.

Dalam Perda KTR itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang merokok di tempat kerja perkantoran pemerintah, baik sipil maupun TNI/Polri.

Jika dilanggar, lanjut dia, akan dikenai sanksi administrasi, antara lain, pemberian teguran tertulis pertama, pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan, pemberian teguran tertulis ketiga, penindakan dan/atau pelaksanaan sanksi polisional, dan/atau pencabutan izin.

“Seandainya sanksi ditegakkan secara tegas, mungkin kota ini sudah bersih dari asap rokok,” ujarnya.

Apalagi, setelah Perda KTR disahkan pada tahun 2013, pemerintah kota telah membangun empat unit ruangan khusus merokok.

Dengan perincian, dua unit di kantor wali kota dan dua unit lagi di gedung kantor DPRD Kota Mataram dengan kapasitas 10 orang dilengkapi dengan alat penyedot asap rokok dan fasilitas lainnya.

“Akan tetapi, kondisinya saat ini sudah tidak repesentatif lagi sebab hampir tidak pernah digunakan,” katanya.

Terkait dengan itu, untuk mengakomodasi suara anak, pemerintah kota diharapkan bisa meningkatkan pengawasan pelaksanaan Perda KTR agar perda itu benar-benar efektif. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat