Pemilik Hotel Nunggak Pajak Bisa Pindah Menginap di Hotel Prodeo

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram – Pengamat hukum dari Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Profesor Zainal Asikin menyatakan, pemilik hotel yang tidak menyetorkan pajak selama bertahun-tahun layak dipenjara karena masuk kategori tindak pidana penggelapan uang negara.

“Pemilik hotel yang tidak menyetorkan pajak hotel dan restoran selama bertahun-tahun bisa dikenakan pasal penggelapan karena pajak tersebut sudah dibayar oleh pengunjung yang menginap di hotel untuk disetorkan kembali ke negara,” kata Profesor Zainal Asikin di Mataram, Rabu (20/7).

Ia mengaku terus memantau perkembangan proses penyelesaian sengketa pajak hotel dan restoran yang belum disetorkan ke negara oleh sejumlah hotel di NTB, khususnya yang berada di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.

“Bertahun-tahun pajak yang dititip konsumen tak disetorkan ke negara, pemerintah daerah hanya memberikan peringatan. Ini lemahnya pemerintah daerah,” ujarnya.

Data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat, tercatat nilai pajak hotel dan restoran yang dibayarkan pengunjung di Hotel S, salah satu hotel berbintang di kawasan wisata Senggigi mencapai Rp7,5 miliar.

Namun, akumulasi pajak hotel dan restoran selama beberapa tahun tersebut hingga saat ini belum disetorkan oleh Hotel S ke DPPKAD Lombok Barat dengan berbagai alasan.

Sementara data yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Lombok Utara, tercatat akumulasi nilai pajak hotel dan restoran sejumlah hotel di Kabupaten Lombok Utara, selama beberapa tahun yang belum disetorkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) hingga 2016 mencapai Rp30 miliar.

Menurut Asikin, selain melakukan upaya pidana dengan memperkarakan dugaan penggelapan pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga bisa melakukan upaya perdata dengan melakukan “gizjeling” atau penyanderaan pemilik hotel di lembaga pemasyarakat.

“Kalau memang pemilik hotel terus menerus lalai menyetorkan pajak yang dititip masyarakat, apalagi jumlahnya mencapai miliaran rupiah, maka sudah saatnya diterapkan ‘gijzeling’ sebagai alat sandera agar pajak disetorkan ke negara,” katanya.

Pemerintah daerah, kata dia, harus berani melakukan upaya hukum dengan meminta bantuan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk memaksa pemilik hotel menyetorkan pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat.

Pemerintah daerah di NTB juga jangan terlalu memanjakan para pemilik hotel yang saat ini sedang menikmati keuntungan dengan berkembangnya pariwisata diikuti tingginya angka kunjungan wisatawan yang menginap di hotel.

“Hotel-hotel sudah terlalu lama dimanjakan, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah sehingga enak saja melanggar Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak, beda dengan pengusaha kecil, pemerintah daerah tegas sekali,” kata Asikin.

Ia juga meminta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB untuk lebih proaktif memberikan pembinaan dan penyadaran kepada anggotanya agar taat hukum dan taat sebagai wajib pajak.

“Kalau masih kondisinya seperti saat ini, lebih baik dihentikan dulu anggaran pembinaan dan promosi pariwisata untuk PHRI yang bersumber dari APBD, biar mereka juga evaluasi diri,” ujarnya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat