Dewan Awasi Hotel Nunggak Pajak

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Tanjung, Lombok Utara – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menyoroti nilai tunggakan pajak perhotelan yang mencapai puluhan miliar rupiah pada 2015.

“Eksekutif harus tegas melakukan penagihan karena pajak itu bukan uang pribadi pemilik hotel, tapi uang dari masyarakat yang dititip untuk disetorkan kembali ke pemerintah,” kata anggota Panitia Khusus (Pansus) II Pertanggungjawaban APBD 2015, Ardianto, di Tanjung, Rabu (20/7).

Menurut dia, sektor pariwisata menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya, terutama dari pajak hotel dan restoran.

Namun potensi sektor pariwisata tersebut tidak akan mampu memberikan dampak besar jika pada kenyataannya para pemilik hotel hanya menikmati keuntungan sendiri, tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Sampai dengan akhir 2015, tercatat piutang daerah mencapai Rp45 miliar, di mana sebagian besar sumbangan dari tunggakan pajak di sektor pariwisata khususnya perhotelan,” ujarnya.

Ardianto merinci, sumbangan piutang dari pajak perhotelan mencapai Rp30 miliar, piutang retribusi Rp3,1 miliar, tuntutan ganti rugi Rp105 juta, dan piutang lain-lain senilai Rp12 miliar.

Jumlah piutang ini meningkat 100 persen dibanding kondisi piutang pada 2014, di mana saat itu jumlah piutang senilai Rp28 miliar.

“Jika tidak tertagih dalam waktu dekat ini, saya khawatir nilai piutang akan semakin membengkak,” ucapnya.

Sementar itu, pakar hukum bisnis dari Universitas Mataram Profesor Zainal Asikin, meminta pemerintah daerah di NTB, bertindak tegas terhadap pemilik hotel yang tidak menyetorkan pajak hotel dan restoran selama bertahun-tahun.

“Pemilik hotel yang tidak menyetorkan pajak hotel dan restoran selama bertahun-tahun bisa dikenakan tindak pidana pasal penggelapan karena pajak tersebut sudah dibayar oleh pengunjung yang menginap di hotel untuk disetorkan kembali ke negara,” katanya.

Menurut Asikin, selain melakukan upaya pidana dengan memperkarakan dugaan penggelapan pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, pemerintah daerah juga bisa melakukan upaya perdata dengan melakukan “gizjeling” atau penyanderaan pemilik hotel di lembaga pemasyarakat.

“Kalau memang pemilik hotel terus menerus lalai menyetorkan pajak yang dititip masyarakat, apalagi jumlahnya mencapai miliaran rupiah, maka sudah saatnya diterapkan ‘gijzeling’ sebagai alat sandera agar pajak itu disetorkan ke negara,” ucapnya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat