Proses Persetujuan Penjualan Saham PT NNT Diduga Bermasalah, Ini Kata Gubernur NTB

gubernur ntb hm zainul majedi
gubernur ntb hm zainul majedi

kicknews.today Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi menegaskan tidak ingin mencampuri apa yang terjadi di internal DPRD NTB terkait polemik penjualan 6 persen saham milik daerah di PT Newmont Nusa Tenggara.

“Saya hanya meminta persetujuan DPRD. Mengenai apakah mekanismenya harus melalui persetujuan paripurna DPRD saya tidak ingin mencampuri karena itu urusan internal di DPRD,” kata Zainul Majdi menanggapi polemik penjualan 6 persen saham milik daerah yang ada di PT NNT, saat di konfirmasi di Mataram, Senin (18/7).

Menurut Gubernur, dirinya meminta persetujuan penjualan 6 persen saham daerah kepada DPRD, atas dasar kajian Biro Hukum Setda NTB dan tim investasi daerah.

“Soal setuju atau tidak setuju, itu ada di DPRD NTB,” tegasnya.

Menurut gubernur, apakah proses penjualan 6 persen itu harus melalui lelang atau tidak, tergantung kepada sikap masing-masing.

“Apakah harus melalui lelang atau tidak, silahkan tanyakan langsung kepada Biro Hukum Setda NTB,” katanya.

Meski demikian, Gubernur berharap semua proses penjualan 6 persen saham daerah yang ditangani PT Newmont sudah bisa kembali baik.

Sebelumnya, anggota DPRD NTB Nurdin Ranggabarani menegaskan pelepasan 6 persen saham milik daerah di PT Newmont merupakan cacat hukum dan melanggar hukum.

Nurdin menyatakan terjadi kesalahan dalam proses penjualan 6 persen saham pemerintah daerah di PT Newmont itu.

“Jadi jangan bilang setelah ini disetujui, kemudian ada masalah semuanya menjadi urusan DPRD. Mestinya, kalau ada masalah di pecahkan bersama-sama. Tetapi, jika penjualan ini masih bisa diubah segera di ubah,” jelasnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB mengakui sejak awal sudah tidak setuju dengan proses penjualan 6 persen saham daerah di PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) yang ada di PT NNT.

Sebab, proses penjualan saham PT DMB ke PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), dinilai tidak prosedural. Karena tidak melalui rapat paripurna di DPRD NTB, melainkan hanya persetujuan pimpinan DPRD.

“Keputusan tertinggi itu ada di rapat paripurna DPRD. Kalau kemudian diputuskan atas dasar persetujuan pimpinan. Itu namanya sudah melanggar,” tegas politisi PPP itu. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat