Oknum Sekolah Terbukti Pungli Harus Ditindak Tegas

ilustrasi-pungli
ilustrasi-pungli

kicknews.today Mataram – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat TGH Mahally Fikri meminta bupati dan wali kota di daerah masing-masing memberi sanksi dan tindakan tegas sekolah yang melakukan perpeloncoan dan pungutan liar saat penerimaan peserta didik baru.

“Diharapkan para bupati/walikota menindak sekolah-sekolah yang melakukan pungutan dan perpeloncoan terhadap siswa baru,” kata Mahally Fikri di Mataram, Senin (18/7).

Menurut dia, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik di sekolah. Karenanya, praktik kekerasan dan mempermainkan siswa tidak boleh lagi terjadi. Jika ada, para orang tua dan anak harus melaporkan tindak perpeloncoan dan pungutan liar itu.

“Jadi jangan hanya dibiarkan saja. Kalau ada segera laporkan ke Dinas Pendidikan, sehingga nantinya kepala daerah bupati/walikota memberikan sanksi,” tegasnya.

Mahally menambahkan, pemerintah pusat sendiri sudah dengan tegas memberikan peringatan agar sekolah tidak lagi melakukan perpeloncoan dan melakukan pungutan liar terhadap para siswa baru.

Jika itu terjadi, maka akan ada sanksi tegas yang harus diterima pihak sekolah dan para pelakunya.

“Memungut uang di luar aturan, itu sudah sebuah kejahatan dan ini harus diperangi. Karena, kalau dibiarkan akan merusak bangsa,” ucap politisi dari Partai Demokrat itu.

Untuk itu, ia meminta kepada bupati/wali kota melalui dinas pendidikan melakukan pengawasan ketat, sehingga sekolah tidak melakukan tindak-tindakan di luar mekanisme dan aturan yang jelas.

Namun demikian, agar persoalan itu tidak menjadi fitnah, Mahally juga berharap masyarakat, para orang tua dan seluruh pihak tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jika ada tindakan diluar aturan.

“Perlu di buktikan, segera lakukan investigasi. Kalau benar baru diberikan tindakan,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat