Jadilah yang Pertama Tau

Proses Penjualan Saham Newmont, Dewan Tidak Sepaham

nurdin ranggabarani saat menanggapi perihal proses penjualan saham newmont
sekertaris fraksi ppp dprd ntb nurdin ranggabarani saat menanggapi perihal proses penjualan saham newmont

kicknews.today Mataram – Proses penjualan saham Newmont yang dimiliki PT DMB kepada PT Medco disoroti sejumlah anggota DPRD NTB. Penjualan tersebut dinilai tidak prosedural yakni tidak melalui rapat paripurna, melainkan hanya persetujuan pimpinan Dewan.

Sekretaris Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabrani meminta supaya Pemprov tidak cuci tangan kata lain, memanfaatkan keputusan pimpinan itu.

“Memang ini urusan internal Dewan. Hanya saja, tidak ada aturan membolehkan keputusan lembaga eksekutif tanpa melalui paripurna,” ungkap Nurdin.

Ia menegaskan tetap menyetujui penjualan saham milik tiga daerah itu. Akan tetapi yang tidak diterima proseduralnya, dalam hal ini karena tidak melalui rapat paripurna. Nurdin memaparkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 16 tahun 2004 tentang pedoman penyusan Tata Tertib (Tatib) DPRD. Bahwa, apapun yang akan dilakukan eksekutif terlebih berkaitan dengan penjualan aset milik daerah harus ditetapkan melalui sidang paripurna.

“Tidak ada aturan yang mengatakan, ketika menjual saham terlebih dari uang negara tanpa persetujuan lembaga legislatif,” tegasnya.

Nurdin menegaskan soal tanggapan wakil gubernur merupakan urusan dewan. Baginya tidak tepat, diumpakannya eskutif sebagai penadah.

“Jangan bilang tidak ada celah untuk di Bui, kalau berani melanjutkan penjualan ini berarti siap untuk dipenjara. Bisa tidak kalau mau dirubah, dalam hal ini proses diulang,” ujarnya sembari menawarkan solusi.

Lain halnya dengan ketua DPRD NTB yang baru saja dilantik, Baiq Isvie Rupaeda. Dirinya malah membenarkan pengambilan keputusan itu tanpa melalui sidang paripurna. Karena dalam Tatib bahwa penjualan saham cukup dengan persetujuan pimpinan karena, didalam keputusan itu juga melalui persetujuan fraksi, komisi dan unsur pimpinan lain juga terlibat.

Kendati demikian lanjutnya, kalau memang paripurna dibutuhkan kemungkinan keputusan tersebut bisa dirubah yakni diparipurnakan ketika ada usulan terbaru dari fraksi dan komisi.

“Nanti saja kita lihat, kalau bakalan jadi masalah akan kita perbaiki lagi. Waktunya juga masih panjang,” kata Isvie. (hl)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat