Penjualan Saham Newmont Akan Digugat PDIP, Ini Masalahnya

Ruslan Turmuzi Anggota dprd ntb fraksi pdip
Ruslan Turmuzi Anggota dprd ntb fraksi pdip

kicknews.today Mataram – Fraksi PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat akan menggugat penjualan enam persen saham PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) di PT Newmont Nusa Tenggara.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD NTB, Ruslan Turmuzi di Mataram, Kamis (14/7), mengatakan sudah menyiapkan langkah dan bahan untuk menggugat pihak-pihak yang menjual saham PT DMB ke PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) karena menyalahi prosedur.

“Kami menilai proses persetujuan pelepasan enam persen saham milikiu menyalahi prosedu, karena di DPRD keputusan itu hanya berbekal keputusan pimpinan tanpa melalui keputusan paripurna DPRD NTB,” katanya.

Seharusnya, kata Ruslan, ketika Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengajukan surat untuk meminta persetujuan DPRD menjual enam persen saham milik DMB di PT Newmont Nusa Tenggara, pimpinan DPRD meminta persetujuan seluruh anggota melalui rapat paripurna DPRD, bukan memutuskan sendiri atas dasar pandangan fraksi dan komisi. Mengingat, keputusan tertinggi adalah paripurna DPRD.

Ia menjelaskan, ada beberapa alasan mendasar fraksinya menggugat penjualan tersebut, antara lain belum jelasnya akta kepemilikan enam persen saham DMB. Selanjutnya, apa isi MoU antara PT DMB dan PT MDB atau PT Multicapital (Bakrie Group) selaku pihak yang digandeng pemerintah untuk mengakuisisi 24 persen saham Newmont.

“Hingga kini MoU DMB dan MDB itu juga belum jelas. Kalau jelas mengapa kita sampai sekarang tidak pernah diberi dividen yang totalnya mencapai 4 juta dolar AS setiap tahun,” tanya Ruslan.

Kemudian ia menambahkan, alasan penjualan saham karena rugi tidak bisa di jadikan patokan untuk melepas begitu saja saham tersebut. Sebab, kata dia, kalau rugi tidak mungkin PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) milik Arifin Panigoro membelinya.

“Mestinya ini dikaji dulu secara menyeluruh. Jangan asal main jual. Kalau sudah seperti ini kita dapat apa. Karena saat membeli saham itu yang membayar pihak lain bukan daerah,” imbuhnya.

Politikus PDIP dari dapil Kabupaten Lombok Tengah ini menegaskan, mestinya yang dilakukan pemerintah daerah atau PT DMB menagih dividen bukan malah menjual saham, karena hasil pengamatan dan hitungan PT NNT tidak merugi.

Menurut dia, sejak jauh hari Fraksi PDIP menolak penjualan 6 persen saham itu. Karena, akan merugikan daerah jika itu di lepas. Meski secara kepemilikan di belum perusahaan dalam negeri.

“Wajar pakar hukum Universitas Mataram Prof Asikin menyampaikan penjualan saham itu sarat korupsi, karena tidak melalui prosedur yang jelas,” paparnya.

Namun demikian, Ruslan belum bisa memastikan kapan pihaknya akan melayangkan gugatan ke pengadilan.

“Kapan waktunya kita belum pastikan. Tetapi PDIP bersikap akan menggugat keputusan itu,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahally Fikri yang dikonfirmasi melalui telepon dan pesan singkat di handphonenya tidak menjawab pertanyaan wartawan. Padahal, ketika surat permintaan Gubernur NTB dilayangkan, ia paling getol untuk menyetujui penjualan saham tersebut. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat