in ,

Bendungan Pandan Duri Disebut Sudah Tercemar, Ini Penyebabnya

Asdin Julaidi kepala bws ntb
Asdin Julaidi kepala bws ntb
Asdin Julaidi kepala bws ntb

kicknews.today Mataram – Air di Bendungan Pandan Duri, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kini berbau busuk karena tercemar pakan ikan dari keramba milik warga sekitar.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Junaidin di Mataram, Kamis (14/7), mengakui air di Bendungan Pandan Durii tercemar dan berbau tidak sedap sehingga kualitasnya menurun.

Sebelum persoalan ini muncul, pihaknya sudah mengimbau warga masyarakat untuk tidak lagi membudidayakan ikan di keramba “Kita dengan tegas sudah mengimbau masyarakat untuk tidak membuat keramba di areal bendungan. Karena, bila ada keramba, mau tidak mau masyarakat juga menebar pakan ikan,” ujarnya.

Junaidin mengharapkan ikan ditebar saja secara alami di areal bendungan.

Selama ini diakui Junaidin, Pemerintah Provinsi NTB sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan para pemilik keramba ikan.

“Koordinasi tidak ada sama sekali,”ungkapnya.

Diakuinya bahwa bendungan ini hanya mampu mengairi 5.500 hektare mampu, tetapi diminta melayani 10.500 hektare.

“Ini namanya kita memakan nasi dua kali, padahal nasinya hanya satu mangkok. Tapi itu harus kita penuhi,” tambahnya.

Bendungan Pandan Duri dibangun di areal seluas 315,7 hektare dengan daerah tampungan air 64,51 kilometer persegi.Kapasitas tampung bendungan 27,200 juta meter kubik.

Pembiayaannya didanai APBN yang mencapai Rp509,103 miliar lebih, belum ditambah dana “sharing” melalui APBD Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Timur. Peresmian penggunaan Bendungan Pandan Duri dilakukan oleh Menteri PU ketika itu bersamaan dengan peresmian lima proyek infrastruktur lainnya di Pulau Lombok seperti SPAM IKK Tanjung Kabupaten Lombok Utara senilai Rp24,202 miliar lebih. Selain itu, SPAM IKK Sikur Kabupaten Lombok Timur dengan nilai proyek sebesar Rp11,066 miliar lebih, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Selagalas senilai Rp4 miliar, dan drainase kawasan Kota Mataram senilai Rp6 miliar. (ant)